Tanah Datar, RedaksiDaerah.com — Proyek revitalisasi Pasar Atas Serikat C Batusangkar senilai sekitar Rp61 miliar kini berpacu dengan waktu. Anggaran disebut telah tersedia dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), tahapan perencanaan dan penganggaran dinyatakan tuntas, tetapi satu persoalan krusial masih membayangi: lokasi pasar harus dikosongkan agar pembangunan dapat segera dimulai.

Anggota DPR RI Komisi V dari Fraksi Partai Golkar, Zigo Rolanda, menegaskan hal tersebut saat diwawancarai wartawan di Pasar Atas Serikat C Batusangkar, Jumat (23/10/2026). Ia menyebut, kesiapan anggaran tidak otomatis menjamin proyek berjalan apabila pemerintah daerah belum menuntaskan persoalan pengosongan lokasi. “Kalau barang ini tidak dikosongkan, enggak bisa dikerjakan,” tegasnya, mengingatkan bahwa keterlambatan di tingkat daerah berpotensi menghambat realisasi pembangunan.

Zigo juga mengungkapkan adanya batas waktu yang harus diperhatikan. Menurut dia, apabila proyek tidak berhasil dikontrakkan hingga Mei, anggaran tersebut berpotensi dialihkan untuk pembangunan pasar di daerah lain yang juga membutuhkan dukungan pemerintah pusat. Ancaman ini menjadi peringatan serius bagi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar agar tidak membiarkan proyek yang telah lama dinantikan masyarakat kembali tertunda akibat persoalan administratif maupun koordinasi di lapangan.

Ia menyebut, kebutuhan pembangunan pasar tidak hanya datang dari Tanah Datar. Sejumlah daerah lain, termasuk Payakumbuh, juga membutuhkan perhatian pemerintah pusat. Karena itu, kesiapan anggaran yang sudah tersedia harus diikuti langkah konkret di daerah. Zigo menyampaikan bahwa apabila pasar dapat dikosongkan, pihaknya siap mendorong kementerian terkait agar proses tender segera dilaksanakan. “Besok pagi kosong, kita dorong besok pagi langsung tender,” ujarnya, menegaskan bahwa pengosongan lokasi menjadi prasyarat utama untuk melangkah ke tahap berikutnya.

Persoalan ini semakin menyita perhatian karena pembangunan Pasar Atas Serikat C disebut telah dinantikan sejak lama. Dalam wawancara tersebut, seorang pihak di sekitar rombongan pemerintah daerah menyebut rencana pembangunan pasar telah dijanjikan sejak era Presiden Joko Widodo, sekitar 2015. Zigo merespons dengan menekankan bahwa anggaran kini telah tersedia dan proyek tinggal memasuki tahap pelaksanaan. “Sudah tinggal eksekusi. Ya tinggal nunggu Pemdanya serius apa enggak,” katanya. Pernyataan itu menempatkan keseriusan pemerintah daerah sebagai salah satu faktor penentu realisasi proyek.

Di sisi lain, revitalisasi pasar juga membawa perubahan terhadap kapasitas perdagangan. Zigo menjelaskan, jumlah kios yang tersedia saat ini diperkirakan sekitar 80 unit, sedangkan pasar baru direncanakan memiliki kurang lebih 112 kios. Penambahan kapasitas tersebut diharapkan membuka ruang penataan yang lebih baik bagi aktivitas perdagangan. Namun, ia mengingatkan agar pembahasan mengenai pembagian blok kios tidak mendahului proses pembangunan. Menurutnya, masyarakat perlu memahami tahapan proyek agar tidak muncul kesalahpahaman mengenai penempatan pedagang sebelum desain dan pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai rencana.

Zigo secara khusus menyoroti komunikasi pemerintah daerah dengan para pedagang. Ia mengaku mendapat informasi bahwa pedagang belum pernah dikumpulkan secara langsung untuk menerima penjelasan menyeluruh mengenai rencana pembangunan, sementara komunikasi yang dilakukan disebut baru sebatas surat-menyurat. Karena itu, ia meminta Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, wali nagari, dan perangkat dinas terkait segera mengumpulkan pedagang untuk menyampaikan informasi secara terbuka. Ia bahkan mendorong pertemuan tersebut dilaksanakan dalam satu hingga dua hari, atau paling lambat Senin setelah kunjungan itu.

Menurut Zigo, keterbukaan informasi menjadi penting karena pembangunan pasar diperkirakan berlangsung dalam dua tahun anggaran, dengan masa kontrak pekerjaan sekitar 12 bulan. Pedagang perlu mengetahui konsekuensi pembangunan, tahapan pengosongan, rencana penataan kios, serta mekanisme komunikasi selama pekerjaan berlangsung. Tanpa penjelasan yang memadai, kebijakan pengosongan berisiko menimbulkan keresahan di kalangan pedagang. Pemerintah daerah dituntut tidak hanya bergerak cepat secara administratif, tetapi juga memastikan masyarakat yang terdampak memahami alasan, jadwal, dan arah pembangunan.

Kini, perhatian publik tertuju pada langkah konkret Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam menuntaskan pengosongan Pasar Atas Serikat C. Dengan anggaran sekitar Rp61 miliar yang disebut telah tersedia, pekerjaan rumah pemerintah daerah bukan lagi sekadar menyampaikan rencana, melainkan memastikan seluruh prasyarat pelaksanaan dipenuhi tepat waktu. Namun, kepastian jadwal tender, status akhir kesiapan lokasi, serta mekanisme penanganan pedagang tetap perlu dikonfirmasi kepada instansi berwenang agar tidak berhenti sebagai pernyataan dalam kunjungan lapangan.

Revitalisasi Pasar Atas Serikat C kini menjadi ujian koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Jika pengosongan segera diselesaikan, proyek berpeluang bergerak menuju tender dan pelaksanaan konstruksi. Sebaliknya, jika persoalan tersebut terus berlarut, Tanah Datar menghadapi risiko kehilangan kesempatan atas anggaran yang telah lama dinantikan. Bagi pedagang dan masyarakat, yang dibutuhkan bukan sekadar janji pembangunan, melainkan kepastian pelaksanaan, transparansi penataan kios, serta pasar yang lebih layak dan mampu menopang aktivitas ekonomi daerah.

------------

Reporter: Fernando Stroom 

Editor: RD TE Sumbar 

Sumber: Liputan