Tanah Datar, RedaksiDaerah.com — Pembangunan infrastruktur pengendali lahar dan sedimen di kawasan Gunung Marapi menjadi salah satu agenda strategis dalam kunjungan reses Anggota DPR RI Komisi V, Zigo Rolanda, S.E., M.M., di Nagari Sungai Jambu, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Kunjungan Reses Masa Sidang I Tahun Anggaran 2026/2027 tersebut menjadi momentum untuk meninjau pembangunan infrastruktur sekaligus mengawal agar program pemerintah pusat selaras dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat daerah.

Kunjungan tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Tanah Datar, Anton Yondra, serta Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dari Fraksi Golkar, Epi Darma. Kehadiran para wakil rakyat dari tiga tingkatan pemerintahan itu mencerminkan pentingnya koordinasi kelembagaan dalam memperjuangkan pembangunan yang terencana, berkelanjutan, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Salah satu pekerjaan utama di kawasan Gunung Marapi adalah pembangunan Sabo Dam, yakni bangunan pengendali aliran lahar dan sedimen yang berfungsi mengendalikan material vulkanik berupa pasir, batu, dan endapan yang terbawa aliran sungai. Infrastruktur ini menjadi bagian penting dalam menjaga kawasan permukiman, lahan produktif, serta fasilitas umum dari potensi dampak banjir lahar hujan.

Berdasarkan papan informasi proyek Kementerian Pekerjaan Umum yang terdokumentasi di lokasi, pembangunan pengendali lahar dan sedimen kawasan Gunung Marapi dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2025–2027. Di Kabupaten Tanah Datar, lingkup pekerjaan meliputi tiga Sabo Dam di Sungai atau Batang Malana, dua Sabo Dam di Sungai atau Batang Anai, serta satu pekerjaan sungai di Batang Pagu-Pagu. Sementara itu, di Kabupaten Agam, pekerjaan mencakup pembangunan Sabo Dam di Sungai atau Batang Katik dan Sungai atau Batang Jabuah, termasuk pekerjaan tambahan di Batang Jabuah.

Proyek tersebut memiliki nilai kontrak sebesar Rp249,87 miliar. Papan informasi mencatat alokasi anggaran konstruksi sebesar Rp37,48 miliar pada 2025, Rp96,82 miliar pada 2026, dan Rp115,58 miliar pada 2027. Adapun masa pelaksanaan pekerjaan tercantum mulai 23 Desember 2025 hingga 31 Desember 2027. Besarnya investasi tersebut menempatkan proyek ini sebagai salah satu pekerjaan infrastruktur penting yang membutuhkan pengawasan ketat, baik dari aspek teknis, penggunaan anggaran, maupun ketepatan waktu penyelesaian.

Dalam kerangka fungsi pengawasan parlemen, kunjungan reses menjadi kesempatan untuk memastikan pelaksanaan proyek berjalan sesuai perencanaan dan ketentuan yang berlaku. Kualitas konstruksi, kepatuhan terhadap spesifikasi teknis, transparansi anggaran, serta pencapaian target pekerjaan merupakan sejumlah aspek yang perlu mendapat perhatian. Dengan demikian, keberhasilan proyek tidak hanya tercermin dari progres pembangunan, tetapi juga dari mutu hasil pekerjaan dan keberlanjutan fungsinya setelah diserahterimakan.

Ketua DPRD Tanah Datar, Anton Yondra, memiliki peran penting dalam mengartikulasikan kebutuhan pembangunan kabupaten agar memperoleh perhatian pemerintah pusat. Melalui penguatan komunikasi antara legislatif daerah dan perwakilan rakyat di tingkat nasional, berbagai kebutuhan strategis Tanah Datar diharapkan dapat masuk dalam prioritas pembangunan, terutama terkait infrastruktur dasar, penanganan kawasan rawan bencana, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Sinergi tersebut diperkuat dengan keterlibatan Epi Darma sebagai Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat. Koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten diperlukan untuk menyelaraskan program, menghindari tumpang tindih penanganan, serta memastikan aspirasi masyarakat memperoleh tindak lanjut yang jelas. Pendekatan lintas pemerintahan ini menjadi penting agar pembangunan daerah tidak berjalan secara parsial, melainkan terintegrasi dalam arah kebijakan yang lebih luas.

Bagi masyarakat Nagari Sungai Jambu dan wilayah sekitar Gunung Marapi, keberadaan infrastruktur pengendali lahar diharapkan memberikan perlindungan yang lebih baik sekaligus mendukung keberlangsungan aktivitas sosial dan ekonomi. Namun, manfaat tersebut perlu ditopang oleh pemeliharaan bangunan secara berkala, pengelolaan aliran sungai, serta penanganan terhadap titik-titik rawan lain yang membutuhkan perhatian. Langkah-langkah itu menjadi bagian dari tanggung jawab berkelanjutan setelah pembangunan fisik rampung.

Kunjungan reses Zigo Rolanda bersama unsur legislatif daerah diharapkan menghasilkan tindak lanjut yang konkret melalui pengawalan anggaran, evaluasi pelaksanaan proyek, dan penguatan koordinasi pembangunan. Pada akhirnya, keberhasilan investasi negara senilai Rp249,87 miliar tersebut harus tercermin dalam kualitas infrastruktur yang dapat diandalkan, manfaat yang dirasakan masyarakat, serta akuntabilitas pelaksanaannya. Sebab, pembangunan yang bermakna bukan semata-mata menghadirkan bangunan fisik, melainkan memastikan setiap rupiah anggaran negara memberi nilai tambah bagi keselamatan, kesejahteraan, dan masa depan masyarakat Tanah Datar.

-----------------

Reporter: Fernando Stroom

Editor: RD TE Sumbar 

Sumber: Liputan