Tanah Datar, RedaksiDaerah.com— Proyek rehabilitasi jalan dan dinding penahan tanah di ruas Simpang Silambiak–Bukit Mantobak, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar, menuai sorotan tajam. Jalan yang baru dikerjakan pada pertengahan 2025 itu sudah menunjukkan retakan besar dan penurunan permukaan, menandakan kegagalan mutu konstruksi sejak dini.

Temuan RedaksiDaerah.com di lapangan memperlihatkan badan jalan membaram akibat rembesan air hujan yang masuk ke lapisan timbunan. Kondisi ini mengindikasikan pemadatan tanah dan sistem drainase yang buruk, dua elemen dasar yang semestinya menjadi perhatian utama dalam pekerjaan rehabilitasi jalan.

Silahkan baca terkait berita ini:

Proyek Jalan “Sunyi” Tanpa Identitas, Rekanan dan Dinas PUPR Tanah Datar Dipertanyakan

Sejumlah indikasi penurunan spesifikasi mengemuka. Material pasir yang digunakan diduga tidak memenuhi standar beton, karena bercampur tanah dan lumpur. Saat diremas, material menggumpal—ciri kandungan lumpur tinggi yang dapat melemahkan ikatan beton. Batu kali yang dipakai pada dinding penahan tanah juga diduga tanpa seleksi gradasi dan pemecahan mekanis, sehingga daya ikat struktur menjadi lemah.

Seorang konsultan konstruksi independen menilai penggunaan material seperti itu berisiko tinggi. “Untuk struktur penahan tanah, ini berbahaya. Retak dini menandakan mutu beton dan pondasi bermasalah,” ujarnya.

Silahkan baca terkait berita ini:

Fondasi “Membaram”, Pengawasan Dipertanyakan: Proyek Jalan Simpang Silambiak–Bukik Mantobak Disorot Tajam

Temuan lain menunjukkan adanya bekas semen cair yang masih baru pada beberapa bagian dinding penahan tanah. Praktik ini diduga sebagai upaya menutup retakan permukaan, bukan memperbaiki kerusakan struktural di dalamnya.

Secara visual, dinding penahan tanah tampak kasar, tidak rata, dan bergelombang. Retakan muncul sebelum bangunan berfungsi optimal. Selain itu, pondasi pengamanan jalan yang sebelumnya longsor diduga tidak sesuai spesifikasi, sementara timbunan tanah terlihat tanpa batu penyanggah, meningkatkan risiko penurunan dan longsor ulang.

Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPRT Kabupaten Tanah Datar, Refdizalis, ST, MT, menyatakan bahwa kegiatan rehabilitasi jalan tersebut dilaksanakan langsung oleh Bidang Bina Marga dan dikerjakan pada pertengahan 2025. Dengan pernyataan ini, tanggung jawab teknis dan pengawasan berada sepenuhnya di bawah struktur dinas.

Namun, saat dikonfirmasi mengenai besaran pagu anggaran proyek, Refdizalis belum memberikan keterangan. Ketiadaan informasi anggaran memperkuat tuntutan transparansi terhadap proyek yang menelan dana publik tersebut.

Minimnya mutu pekerjaan memunculkan pertanyaan tentang fungsi pengawasan. Peran konsultan pengawas dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dipertanyakan, mengingat material dan metode kerja bermasalah dapat lolos hingga tahap pelaksanaan.

Proyek ini juga sempat berjalan tanpa papan informasi kegiatan yang memadai, sehingga menyulitkan publik mengakses informasi dasar proyek sejak awal pelaksanaan.

Jika terbukti terjadi penurunan mutu dan spesifikasi yang merugikan keuangan negara, proyek ini berpotensi masuk dalam ranah penyimpangan penggunaan anggaran. Aparat penegak hukum didorong melakukan audit teknis dan keuangan, termasuk uji laboratorium material serta penelusuran kesesuaian volume dan pembayaran.

Masyarakat Tanah Datar membutuhkan infrastruktur yang aman dan berumur panjang. Jalan yang retak sebelum waktunya justru menambah risiko keselamatan dan berpotensi membebani anggaran daerah di kemudian hari.

---

Reporter: Tim Redaksi

Editor: Fernando Stroom

Sumber: Investigasi Lapangan