Tanah Datar, RedaksiDaerah.com — Proyek preservasi Jalan Bukit Kandung–Panjalangan senilai Rp9,61 miliar yang dibiayai APBN meninggalkan luka mendalam bagi warga Nagari Simawang, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar. Jalan kabupaten yang sebelumnya masih layak kini rusak parah, diduga kuat akibat aktivitas kendaraan berat proyek nasional tersebut.

Warga Nagari Simawang yang enggan disebutkan namanya menuturkan, sejak proyek berjalan, jalan kabupaten berubah menjadi lintasan bebas dump truck dan alat berat. “Tidak ada pembatasan, tidak ada pengamanan. Jalan kami dipakai seenaknya,” ujar seorang warga dengan nada kesal.

Kerusakan yang terjadi tidak bersifat ringan. Aspal terkelupas, badan jalan amblas, dan lubang besar muncul di sejumlah titik. Kondisi ini, menurut warga, bukan akibat usia jalan, melainkan dampak langsung kendaraan bertonase tinggi yang keluar-masuk tanpa kendali.

“Ini bukan jalan proyek, ini jalan rakyat. Tapi diperlakukan seperti jalan hauling,” kata warga lainnya. Ia menyebut, tidak pernah ada sosialisasi, rambu pembatas tonase, maupun upaya penguatan jalan sebelum kendaraan berat melintas.

Dampak kerusakan tersebut kini dirasakan langsung masyarakat. Aktivitas harian terganggu, risiko kecelakaan meningkat, dan biaya perawatan kendaraan melonjak. “Kami yang pakai setiap hari, kami yang celaka. Proyeknya selesai, rusaknya ditinggal,” ungkap seorang warga.

Warga juga menyoroti sikap diam pihak-pihak terkait. Hingga kini, tidak terlihat upaya perbaikan atau tanggung jawab di lapangan. “Tidak ada yang datang melihat, tidak ada yang memperbaiki. Seolah-olah kerusakan ini bukan masalah,” ujar mereka.

Sementara itu, Wali Nagari Simawang, Firman Malin Panduko, belum memberikan keterangan kepada wartawan terkait kerusakan jalan kabupaten yang dikeluhkan warganya tersebut. Upaya konfirmasi yang dilakukan hingga berita ini disusun belum membuahkan respons.

Kondisi ini memicu kekecewaan mendalam di tengah masyarakat. Mereka menilai, pembangunan berskala nasional seharusnya tidak mengorbankan fasilitas dasar warga desa. “Kalau pembangunan pusat merusak daerah, lalu siapa yang melindungi kami?” kata seorang warga.

Masyarakat Nagari Simawang secara terbuka meminta Pemerintah Kabupaten Tanah Datar tidak tinggal diam. Mereka mendesak Bupati Tanah Datar, Eka Putra, turun tangan langsung menindaklanjuti kerusakan jalan yang mereka alami.

“Jangan biarkan jalan kami hancur begitu saja. Kami minta Bupati bertindak tegas, memastikan ada tanggung jawab dan pemulihan,” tegas warga. Mereka berharap pemerintah daerah hadir bukan sebagai penonton, tetapi sebagai pelindung hak masyarakat atas infrastruktur yang aman dan layak.

---

Reporter: Tim Redaksi 

Editor: Fernando Stroom 

Sumber: Liputan investigasi