Tanah Datar – RedaksiDaerah.com — Rasa aman di Jorong Pematang Tinggi, Nagari Koto Tuo, Kecamatan Sungai Tarab, kini ibarat kopi yang tumpah di tanah: hilang, pahit, dan meninggalkan ampas keresahan. Dalam beberapa bulan terakhir, warga di daerah penghasil kopi itu dibuat gelisah oleh maraknya aksi pencurian, terutama terhadap buah kopi mentah yang bernilai tinggi di pasaran.

Harga kopi mentah yang kini menembus kisaran Rp68.000 per kilogram menjadi pemicu utama maraknya aksi kejahatan tersebut. Para pelaku seolah tahu betul kapan waktu panen dan di mana gudang para pengusaha kopi rumahan berada. Akibatnya, masyarakat setempat tak lagi tenang tidur malam, sementara hasil jerih payah mereka raib begitu saja.

Salah seorang pengusaha bubuk kopi di Nagari Koto Tuo, yang enggan disebut namanya, mengaku sudah tiga kali menjadi korban pencurian di gudang miliknya. “Saya sudah tiga kali kehilangan kopi dalam jumlah besar. Tapi sampai hari ini, tidak ada satu pun tindakan nyata dari pemerintah nagari. Walinagari seolah tutup mata, begitu juga Kepala Jorong. Kami dibiarkan menanggung sendiri kerugian,” ungkapnya dengan nada kecewa.

Ia menambahkan, ada sekitar dua puluh pengusaha kopi rumahan di Jorong Pematang Tinggi yang mengalami keresahan serupa. Namun, meski laporan dan keluhan telah disampaikan berulang kali, tak ada langkah konkret yang diambil oleh pihak nagari. “Kami ini bukan minta bantuan uang, cukup rasa peduli dan tindakan tegas terhadap pencurian yang makin sering terjadi,” tegasnya.

Fenomena pencurian kopi ini menjadi ironi di tengah geliat ekonomi masyarakat lokal yang menggantungkan hidup dari industri kopi rumahan. Tanpa perlindungan dan perhatian, warga seperti dibiarkan bertarung sendirian menghadapi ancaman maling yang setiap waktu bisa datang.

Dalam konfirmasi terpisah, seorang tokoh pemuda Jorong Pematang Tinggi menilai lemahnya perhatian dari pemerintahan nagari sebagai bentuk kegagalan kepemimpinan. “Sejak Walinagari Ismet Kht Intan Ameh menjabat, tidak ada program nyata untuk memperkuat keamanan. Kepala Jorong juga seperti tidak punya inisiatif untuk menggerakkan masyarakat menjaga lingkungannya,” ujarnya dengan nada geram.

Menurutnya, keamanan adalah urusan dasar yang semestinya menjadi prioritas. “Jangan tunggu masyarakat marah baru bertindak. Kalau sudah terjadi tindakan main hakim sendiri, siapa yang disalahkan nanti?” tambahnya, mengingatkan potensi konflik sosial jika masalah ini terus dibiarkan.

Sementara itu, beberapa warga lain juga menyuarakan hal serupa. Mereka menilai, pemerintah nagari hanya aktif dalam urusan administrasi dan kegiatan seremonial, tetapi abai terhadap persoalan riil di lapangan. “Kalau urusan tanda tangan dan proposal cepat, tapi kalau soal rakyat kehilangan harta benda, seolah bukan urusan mereka,” sindir salah seorang warga dengan getir.

Keresahan warga kini mencapai titik jenuh. Mereka berharap aparat kepolisian turun tangan secara serius, bukan sekadar patroli formalitas. Sebab, jika situasi ini dibiarkan, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah nagari dan jorong bisa benar-benar runtuh.

Di balik aroma harum kopi Koto Tuo, tersimpan cerita getir tentang keamanan yang diabaikan. Jika pemerintah nagari terus menutup mata, jangan salahkan masyarakat bila akhirnya memilih menjaga harta dan harga diri mereka dengan caranya sendiri.

---

Reporter: Fernando 

Editor: RD TE Sumbar