Tanah Datar, RedaksiDaerah.com — Suasana pemerintahan Nagari Tanjung, Kecamatan Sungayang, mendadak panas. Warga heboh setelah mencuat dugaan hubungan gelap antara seorang oknum perangkat nagari berinisial LP, yang menjabat sebagai Kaur Keuangan (bendahara), dengan seorang pria berinisial A, pengusaha toko kelontong yang berlokasi tak jauh dari kantor walinagari. Ironisnya, A diketahui sudah beristri dan merupakan warga setempat.

Aroma tak sedap ini pertama kali tercium setelah muncul tangkapan layar percakapan mesra antara keduanya yang beredar luas di tengah masyarakat. Dalam potongan pesan tersebut, LP terlihat mengirimkan kata-kata bernada intim seperti, “Tiba-tiba kangen ajo,” yang dibalas oleh A dengan nada menggoda, hingga membicarakan rencana pertemuan di Padang Panjang.

Bocornya isi percakapan itu memantik kemarahan publik. Bagi masyarakat Tanjung, ini bukan sekadar isu asmara pribadi, melainkan aib moral aparatur nagari yang seharusnya menjadi teladan. “Kami malu. Ini bukan sekadar urusan pribadi, tapi soal kehormatan nagari,” ujar seorang warga dengan nada tegas kepada RedaksiDaerah.com.

Sumber lain menyebutkan, skandal ini mulai terungkap setelah suami LP berinisial H curiga dengan gelagat tak wajar istrinya. Ia dikabarkan sempat menghubungi A secara pribadi untuk menanyakan hubungan mereka. Dari situlah dugaan perselingkuhan ini mulai mencuat ke publik.

Informasi itu kemudian menyebar cepat seperti api dalam sekam. Grup WhatsApp warga, warung kopi, hingga pasar nagari kini ramai membicarakan kasus tersebut. Beberapa warga bahkan mengaku sudah lama menaruh curiga karena keduanya sering terlihat akrab di luar jam kerja.

“Kami sudah lama memperhatikan gerak-gerik mereka. Tapi baru sekarang bukti itu muncul. Ini tidak bisa dibiarkan,” ungkap seorang warga yang enggan disebutkan namanya.

Selain dianggap mencoreng nama baik pemerintahan, tindakan LP dinilai telah mengkhianati etika jabatan publik. Sebagai bendahara nagari, ia bukan hanya mengelola uang rakyat, tetapi juga seharusnya menjaga kehormatan lembaga tempatnya bekerja.

“Kalau perilaku pribadi pejabatnya rusak, bagaimana masyarakat bisa percaya pada pengelolaan nagari?” ujar salah satu tokoh masyarakat yang menilai kasus ini harus dijadikan pelajaran keras bagi seluruh perangkat.

Desakan agar pemerintahan nagari bertindak cepat pun bergema. Warga menuntut transparansi dan ketegasan Walinagari Tanjung, Ridwan Amri, dalam menangani dugaan pelanggaran moral bawahannya itu. Mereka khawatir akan ada upaya menutup-nutupi kasus demi menjaga citra internal pemerintahan.

“Kami minta kasus ini dibuka ke publik. Jangan ada perlindungan terhadap oknum. Bila terbukti, harus diberi sanksi tegas — baik secara adat, moral, maupun administratif,” tegas seorang tokoh ninik mamak Tanjung.

Saat dikonfirmasi, Walinagari Tanjung Ridwan Amri, A.Md mengaku baru mendengar kabar dugaan tersebut dari wartawan. Ia berjanji akan menelusuri kebenarannya dan menindak jika terbukti. “Kami akan telusuri dulu informasi ini. Kalau benar, tentu akan kami proses sesuai aturan, termasuk kemungkinan pemberhentian dari jabatan,” katanya kepada RedaksiDaerah.com, Rabu (22/10).

Namun di balik pernyataan normatif itu, muncul keraguan publik terhadap sikap Walinagari. Beberapa sumber internal menyebut, Ridwan terkesan enggan membuka masalah ini ke media, seolah berusaha meredam isu agar tak meluas. “Seperti ada upaya untuk membungkam cerita ini. Padahal masyarakat sudah tahu semuanya,” kata seorang warga yang tak mau disebutkan namanya.

Situasi ini membuat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Nagari Tanjung kian goyah. Bukan hanya karena dugaan skandal moral, tetapi juga karena dinilai lemahnya respons pejabat dalam menjaga integritas lembaga nagari.

Sementara itu, baik LP maupun A masih bungkam. Hingga berita ini diterbitkan, keduanya belum memberikan klarifikasi resmi atau hak jawab atas tuduhan yang beredar. Sejumlah warga bahkan mengaku sempat melihat LP masih bekerja seperti biasa di kantor nagari, tanpa ada tanda-tanda pemeriksaan internal.

Kasus ini menjadi cermin buram tata kelola pemerintahan di tingkat bawah. Ketika jabatan publik dijalankan tanpa integritas moral, kepercayaan masyarakat bisa runtuh dalam sekejap — dan inilah yang kini tengah terjadi di Nagari Tanjung.

---

Catatan Redaksi:

RedaksiDaerah.com menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dan terbuka bagi hak jawab dari pihak-pihak yang disebutkan. Kami siap memuat klarifikasi atau bantahan resmi apabila disampaikan kepada redaksi.

---

Reporter: TIM

Editor: Fernando Stroom