Tanah Datar, RedaksiDaerah.com — Suasana pemerintahan Nagari Tanjung, Kecamatan Sungayang, kian memanas setelah mencuat dugaan hubungan gelap antara seorang perangkat nagari berinisial LP, yang menjabat sebagai Kaur Keuangan, dengan seorang pria berinisial A, pengusaha toko kelontong yang diketahui sudah beristri dan merupakan warga setempat. Dugaan ini bukan lagi sekadar isu liar, melainkan mencuat ke permukaan dengan bukti percakapan mesra yang telah beredar luas di tengah masyarakat.

Percakapan tersebut menunjukkan kedekatan di luar batas profesional antara LP dan A. Salah satu tangkapan layar yang beredar menampilkan pesan bernada mesra dari LP kepada A: “Tiba-tiba kangen ajo,” yang dibalas dengan kalimat bernuansa genit. Tak berhenti di sana, keduanya bahkan sempat merencanakan pertemuan di luar nagari. Fakta ini membuat publik geram dan mempertanyakan moralitas aparatur yang seharusnya menjadi teladan.

Kemarahan warga pun memuncak. “Ini bukan gosip murahan, tapi tamparan bagi pemerintahan nagari. Bendahara yang seharusnya menjaga marwah jabatan justru mempermalukan lembaga,” ujar seorang tokoh masyarakat kepada RedaksiDaerah.com dengan nada kecewa. Menurutnya, citra nagari Tanjung kini tercoreng karena perilaku individu yang tidak mampu menjaga kehormatan diri dan jabatannya.

Namun, yang lebih mencengangkan adalah sikap Walinagari Tanjung Ridwan Amri, A.Md, yang dinilai terlalu pasif dan terkesan menutupi kasus ini. Tiga hari berturut-turut, mulai Kamis hingga Sabtu, 16–19 Oktober 2025, awak media telah mencoba mengonfirmasi langsung kepada LP maupun A, namun keduanya menolak memberi keterangan. Anehnya, Ridwan pun bersikap serupa: diam seribu bahasa.

Dalam pernyataannya yang singkat kepada wartawan, Ridwan hanya mengatakan bahwa dirinya “baru mendengar isu tersebut dan akan menelusuri kebenarannya.” Akan tetapi, hingga berita ini diterbitkan, tidak ada tanda-tanda tindakan nyata dari pihak nagari, baik berupa pemeriksaan internal maupun klarifikasi publik. Situasi ini menimbulkan kesan kuat bahwa Ridwan lebih memilih meredam isu daripada menegakkan disiplin dan etika jabatan.

Beberapa sumber internal pemerintahan bahkan menyebut, Ridwan secara tersirat melarang perangkat lain berbicara kepada wartawan. “Kami disuruh diam, jangan komentar soal kasus LP. Katanya nanti bikin nama nagari rusak,” ungkap salah seorang staf yang meminta namanya dirahasiakan. Pernyataan itu memperkuat dugaan adanya upaya sistematis menutupi aib internal pemerintahan.

Padahal, bagi masyarakat Tanjung, diamnya walinagari justru lebih mencoreng citra pemerintahan. Warga menilai, Ridwan seolah melindungi perangkat yang melakukan pelanggaran moral, alih-alih menegakkan aturan dan memberi contoh kepemimpinan yang berintegritas. “Kalau pejabatnya tutup mata, berarti ada yang ingin diselamatkan. Apa dia takut citranya ikut rusak?” sindir seorang ninik mamak setempat.

Desakan publik agar Walinagari Ridwan Amri bersikap terbuka dan tegas kini bergema di berbagai lapisan masyarakat. Mereka menuntut adanya langkah konkret, bukan sekadar janji penyelidikan. “Kalau tidak berani menindak bawahan yang salah, untuk apa duduk di kursi walinagari?” kata seorang pemuda nagari dengan nada geram.

Kritik semakin tajam setelah diketahui bahwa LP masih beraktivitas seperti biasa di kantor nagari, tanpa ada sanksi atau pemeriksaan internal. Kondisi ini menambah kecurigaan bahwa pihak nagari memang sedang bermain aman, menunggu isu reda dengan sendirinya. “Mereka pikir masyarakat akan lupa. Tapi tidak. Kami pantau terus,” ujar warga lainnya.

Fenomena ini menunjukkan rapuhnya transparansi dan akuntabilitas pemerintahan nagari. Ketika pelanggaran moral justru ditutup-tutupi, integritas lembaga publik kehilangan maknanya. Tak heran, sebagian masyarakat mulai mempertanyakan apakah Ridwan Amri masih layak memimpin nagari yang kini dirundung krisis kepercayaan.

Kasus ini sejatinya bukan sekadar persoalan asmara pribadi, melainkan ujian moral bagi kepemimpinan di tingkat nagari. Publik menanti langkah nyata Ridwan Amri: apakah ia akan bertindak sebagai pemimpin yang berani menegakkan aturan, atau sekadar menjadi penonton yang sibuk menjaga citra diri di tengah runtuhnya kepercayaan rakyatnya.

Hingga berita ini diturunkan, baik LP maupun A belum memberikan klarifikasi resmi, dan Walinagari Tanjung Ridwan Amri belum mengumumkan hasil penelusuran sebagaimana janjinya sebelumnya. Sementara masyarakat masih bertanya-tanya: Apakah ini bentuk perlindungan terhadap bawahan, atau justru cermin lemahnya kepemimpinan di Nagari Tanjung?

---

Reporter: TIM

Editor: RD TE Sumbar