PATI - RDG | Situasi politik di Kabupaten Pati memasuki babak baru. Setelah aksi unjuk rasa 13 Agustus 2025 yang berujung bentrokan dengan aparat, kini lahir gerakan warga yang menamakan diri Masyarakat Pati Bersatu. Mereka mendirikan posko permanen di pusat kota sebagai wadah pengaduan dan pengawalan politik terkait Pansus Hak Angket Pemakzulan Bupati Sudewo.

Tiga Agenda Posko

Posko ini mengusung tiga fokus utama:

1. Mengawal Pansus Hak Angket DPRD atas Bupati Sudewo.

2. Menerima pengaduan korban kebijakan Bupati.

3. Mencatat dan mengadvokasi korban kekerasan aparat saat aksi 13 Agustus.

Latar Belakang Ketidakpuasan Publik

Desakan pemakzulan Bupati Sudewo tidak muncul tiba-tiba. Sejumlah kebijakan dan keputusan politik daerah selama masa kepemimpinannya dianggap kontroversial dan merugikan masyarakat, di antaranya:

Kasus Regruping Sekolah Dasar.

Puluhan sekolah dasar di Pati digabungkan tanpa kajian matang. Kebijakan ini menimbulkan keresahan orang tua murid karena jarak tempuh anak sekolah semakin jauh, serta berdampak pada beban biaya transportasi.

Kebijakan Perizinan dan Tata Ruang.

Sejumlah proyek pembangunan, termasuk izin tambang galian C dan alih fungsi lahan, dituding tidak transparan. Warga di beberapa kecamatan mengaku kehilangan lahan produktif dan mengalami kerusakan lingkungan akibat kebijakan tersebut.

Dugaan Penyalahgunaan Anggaran.

Laporan masyarakat dan temuan awal lembaga pengawas menyebut adanya indikasi penggunaan APBD yang tidak tepat sasaran, terutama dalam program bantuan sosial dan proyek infrastruktur.

Kasus Aksi 13 Agustus 2025.

Demonstrasi warga di depan kantor Bupati berakhir ricuh. Sejumlah demonstran mengalami luka-luka akibat bentrok dengan aparat. Peristiwa ini dianggap sebagai bentuk pembungkaman suara rakyat.

Analisis Politik: Antara DPRD dan Tekanan Publik

Hak angket yang bergulir di DPRD menjadi ujian serius bagi elite politik Pati. Bila DPRD berani melanjutkan proses hingga tahap pemakzulan, maka akan menjadi preseden kuat tentang kontrol rakyat terhadap kepala daerah. Namun, jika DPRD melemah, publik bisa menilai adanya kompromi politik yang merugikan kepentingan masyarakat.

Berdirinya Posko Masyarakat Pati Bersatu memperlihatkan bahwa perlawanan tidak hanya berhenti di ruang sidang DPRD, tetapi juga hadir di jalanan. Posko ini berfungsi sebagai “pusat data dan aspirasi rakyat,” sehingga DPRD tidak bisa mengabaikan suara publik.

Suara Warga

“Selama ini laporan masyarakat sering tidak ditindaklanjuti. Dengan adanya posko, semua aduan akan tercatat dan menjadi bukti nyata bahwa masyarakat Pati tidak tinggal diam,” ujar salah seorang penggagas posko.

Potensi Dampak ke Depan

Jika data yang dihimpun posko semakin kuat, bukan tidak mungkin akan digunakan sebagai bahan pembuktian di DPRD maupun proses hukum. Selain itu, gerakan ini bisa memicu dukungan moral dari berbagai daerah lain, sehingga isu Pati berpotensi menjadi sorotan nasional.

Reporter : Tim RDG Jateng

Editor : William Nursal Devarco

Uploader : Nur Hadi