Tanah Datar, RedaksiDaerah.com — Arah pembangunan Nagari Koto Baru untuk tahun-tahun mendatang mulai dibedah di ruang musyawarah. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027 dan Daftar Usulan (DU) RKP Tahun 2028 Nagari Koto Baru, Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar, digelar di Aula Gedung Pertemuan Nagari Koto Baru, Senin (24/8/2026).

Kegiatan tersebut menjadi forum penting untuk menginventarisasi kebutuhan masyarakat sekaligus menentukan skala prioritas pembangunan. Musrenbang tidak boleh berhenti sebagai agenda seremonial tahunan yang menghasilkan tumpukan usulan, tetapi harus menjadi ruang pengambilan keputusan yang benar-benar menentukan kebutuhan mana yang mendesak dan mana yang harus diperjuangkan.

Musrenbang dibuka oleh Ketua BPRN Nagari Koto Baru, Aswandi, SH. Pembukaan tersebut menandai dimulainya pembahasan agenda pembangunan nagari yang akan menjadi pijakan bagi penyusunan RKP Nagari Tahun 2027 serta daftar usulan pembangunan untuk Tahun 2028.

Wali Nagari Koto Baru, Nafri, dalam sambutannya menegaskan pentingnya partisipasi seluruh unsur masyarakat dalam menentukan arah pembangunan. Menurutnya, Musrenbang merupakan momentum bagi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan dan persoalan nyata yang masih dihadapi di setiap wilayah Nagari Koto Baru.

Nafri juga menekankan bahwa pembangunan nagari membutuhkan kesamaan pandangan antara pemerintah, lembaga nagari, dan masyarakat. Usulan yang disampaikan, kata dia, harus berpijak pada kebutuhan riil serta disusun berdasarkan skala prioritas, bukan sekadar daftar keinginan yang akhirnya sulit diwujudkan.

Dalam kesempatan itu, ia berharap masyarakat Nagari Koto Baru dapat memanfaatkan forum Musrenbang secara aktif dan terbuka. Aspirasi yang muncul dari masyarakat diharapkan tidak berhenti di meja rapat, melainkan dapat dikawal hingga masuk ke dalam perencanaan pembangunan dan memperoleh tindak lanjut sesuai mekanisme serta kemampuan anggaran.

Namun, tantangan terbesar Musrenbang selalu sama: seberapa banyak usulan masyarakat yang benar-benar diterjemahkan menjadi program dan pekerjaan nyata. Forum perencanaan akan kehilangan makna apabila aspirasi warga hanya dicatat, sementara persoalan yang sama kembali muncul dalam Musrenbang tahun berikutnya.

Karena itu, Musrenbang Koto Baru 2027 dan DU RKP 2028 menjadi ujian bagi seluruh pemangku kepentingan untuk membuktikan bahwa perencanaan pembangunan bukan sekadar rutinitas administratif. Transparansi dalam menentukan prioritas dan konsistensi dalam merealisasikan usulan masyarakat akan menjadi ukuran apakah forum ini benar-benar bekerja atau hanya sekadar menggugurkan kewajiban tahunan.

Kegiatan tersebut dihadiri Sekretaris Kecamatan Sungai Tarab, Indra Darmanto, SKM, MKM, para pendamping desa Kecamatan Sungai Tarab, para Wali Nagari se-Kecamatan Sungai Tarab, Bhabinkamtibmas Nagari Koto Baru, KAN Nagari Koto Baru, para kepala UPT di wilayah Nagari Koto Baru, serta seluruh unsur dan tokoh masyarakat Nagari Koto Baru.

Dengan berkumpulnya unsur pemerintah, lembaga adat, aparat keamanan, perangkat teknis, dan masyarakat, Musrenbang diharapkan tidak hanya menghasilkan dokumen perencanaan. Publik kini menunggu satu hal yang lebih penting: apakah usulan yang lahir dari forum ini benar-benar berubah menjadi pembangunan, atau kembali menjadi daftar panjang janji yang mengendap dari tahun ke tahun.

-------------

Reporter: Fernando Stroom 

Editor: RD TE Sumbar 

Sumber: Liputan