Padang, RedaksiDaerah.com - Jika Unit Layanan Pengadaan (ULP) atau Pokja Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) memenangkan perusahaan penawar paket kegiatan konstruksi pemerintah (pusat, daerah, propinsi) turun sebesar 5 % (lima persen) dan maksimal 10 % (sepuluh persen) itu keputusan sudah benar. Langkah yang tepat.

Maka perkumpulan, asosiasi dan lembaga profesi konstruksi sangat berterima kasih kepada pihak yang bertangung jawab melelang kegiatan belanja negara tersebut. Harapan kedepan budaya turun penawaran barang dan jasa lebih 20 persen, 35 persen, sampai 40 persen tidak terjadi lagi untuk menyelamatkan kualitas kegaiatan tersebut.

Demikian yang dikatakan langsung oleh Wakil Bedahara DPD Gapeksindo Sumbar., Bagindo Yohanes Wempi, Kamis (17/02/22).

Secara teori, jika kontraktor menawar pekerjaan pemerintah melalui lelang terbuka dibawah 20 persen, sampai 35,40 persen, lalu Kelompok Pokja (Pokja) LPSE memenangkan, maka dipastikan pengerjaan tersebut tidak berkualitas, atau ada yang dikorbankan dalam pengerjaanya. Penegak hukum harus mengawasi dan menindak, ucap Bagindo Yohanes Wempi.

Melihat kondisi pekerjaan proyek 2021 yang banyak putus kontrak, bangunan roboh, ada proyek tidak selesai dibeberapa daerah. Jika mau jujur, salah satu permasalah krusialnya adalah sang kontraktor dimenangkan oleh Pokja LPSE dengan harga penawaran terendah sampai 35,40 persen tersebut, ujar Bagindo Yohanes Wempi.

Nilai proyek ditambahkan dengan pajak, retribusi lainnya maka sang kontraktor tersebut akan mengerjakan fisik sebesar lebih kurang 50 persen dari turun penawaran 35,40 persen tadi. Andaikan fisik hanya dikerjakan 50 persen uraian diatas, seperti apa kondisi bangunan fisik (infrastruktur) tersebut. Mana bisa pengerjaan tersebut diselesaikan kecuali ada yang menyumbang untuk negara, kata Bagindo Yohanes Wempi.

Secara teori ideal turun penawaran pengerjaan tersebut diposisi 5 persen sampai 10 persen dengan rasio keuntungan SLI yang ditetapkan 15 persen maksimal oleh tim perencana. Jika turun penawaran kontraktor diposisi 5-10 persen maka kontraktor bisa mendapatkan keuntungan minimal 5%, dengan kemahiran kontraktor dalam mengerjakan bisa lebih dari itu keuntungannya, tutur Bagindo Yohanes Wempi.

Sekarang semua pihak berharap kepada pemerintah propinsi Sumbar atau daerah kabupaten atau kota yang belum melelang pengadan barang dan jasa, diharapkan bisa memakai standar maksimal memenangkan rekanan tersebut seperti tawaran turun 5 persen sampai 10 persen dari harga tawaran, sebut Bagindo Yohanes Wempi.

Bagindo Yohanes Wempi menambahkan, bahwa pihak pemerintah atau asosiasi kontruksi, LSM, Media, Ormas dan penegak hukum (Jaksa, Polisi) harus tetap sama-sama mendorong agar penawaran kontraktor tersebut sesuai dengan kewajaran secara teorinya. Tidak terjun payung seperti bunuh diri, atau perusahan rugi, kualitas pengerjaan amburadul.

Semua pihak harus sama-sama menyokong, membantu agar pengerjaan fisik hasilnya dapat dengan kualitas bagus, rekanan kontraktor mendapatkan untung. Jika kontraktor yang untung tersebut memiliki niat berzakat diakhir tahun, bisa juga disalurkan kepihak lain yang memerlukan, tutup Bagindo Yohanes Wempi.

Reporter  :  Robbie

Editor       :  Hendra Putra