Alor – Pernyataan keras dilontarkan Steven Nikson Momay yang menyoroti kegagalan Pemerintah Daerah (Pemda) Alor dan DPRD dalam membangun kemandirian pangan. Di tengah kondisi cuaca buruk yang memutus arus transportasi laut hanya dalam hitungan hari, wajah rapuh sistem pangan Alor kembali terbuka lebar ke hadapan publik.

Fakta di lapangan menunjukkan, baru satu minggu jalur logistik laut terhenti, masyarakat langsung kesulitan mengakses kebutuhan pangan pokok. Pasokan daging, telur, buah-buahan hingga beras premium nyaris lenyap hampir di seluruh jaringan ritel dan pasar sembako. Situasi ini menjadi alarm keras betapa Alor belum memiliki fondasi kemandirian pangan yang kuat dan berkelanjutan.

Ironisnya, dapur-dapur MBG yang selama ini menjadi penyerap utama bahan pangan di pasar lokal pun ikut kelimpungan. Program yang digadang-gadang sebagai “program hebat” itu terpaksa berjalan dengan bahan baku seadanya, memanfaatkan sumber daya lokal yang terbatas, sembari harus menghadapi hujatan dan caci maki dari warganet di media sosial. Mereka bekerja dalam tekanan, sementara akar persoalan justru luput dari tanggung jawab pemerintah.

Steven menegaskan bahwa penyediaan pangan yang berkualitas, terjangkau, dan berkelanjutan bukan tugas pasar, bukan pula beban masyarakat, melainkan kewajiban mutlak pemerintah daerah. Pemerintah seharusnya hadir melalui kebijakan dan intervensi nyata untuk merangsang pertumbuhan produksi pangan lokal—mulai dari beras, telur, daging, hingga hortikultura—bukan sekadar wacana di atas kertas.

“Tanpa produksi lokal yang kuat, Alor akan terus bergantung pada pasokan dari luar daerah seperti yang terjadi sekarang. Setiap kali cuaca buruk datang, rakyat kembali jadi korban,” tegasnya.

Ketergantungan ini membawa kerugian besar bagi daerah. Pertama, uang masyarakat terus mengalir keluar daerah dalam bentuk belanja pangan. Kedua, saat terjadi krisis transportasi, masyarakat langsung kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, bahkan untuk sekadar makan dengan layak.

Karena itu, pertanyaan tajam diarahkan kepada DPRD dan Pemda Alor:

Sudah berapa ratus ton beras yang benar-benar dihasilkan dari lumbung pangan daerah?

Sudah berapa ton telur yang lahir dari program intervensi pemerintah?

Berapa ton daging ayam dan sapi yang diproduksi dari kebijakan nyata Pemda?

Jawabannya, menurut Steven, nihil. Semua hanya berhenti pada retorika dan laporan administrasi. Sementara di balik meja kekuasaan, elit daerah justru sibuk dengan urusan bagi-bagi jabatan dan proyek, menutup mata terhadap krisis pangan yang perlahan menggerogoti ketahanan sosial masyarakat.

Kalaupun hari ini masih ada telur, daging, dan buah lokal yang beredar, itu murni hasil kerja keras petani dan peternak yang berproduksi secara mandiri, tanpa sentuhan dari kebijakan pemerintah. Negara absen, daerah lalai.

“Masyarakat Alor sejak dulu terbiasa hidup dari alam. Tapi dunia sudah maju. Kami tidak ingin hanya bertahan hidup dari belas kasih alam. Kami ingin menjadi petani dan peternak yang sejahtera, bermartabat, dan dilindungi oleh kebijakan yang berpihak,” pungkasnya.

Kritik ini menjadi tamparan keras bagi Pemda dan DPRD Alor. Kemandirian pangan bukan slogan, melainkan kebutuhan mendesak. Selama kepentingan politik dan pembagian kekuasaan lebih diutamakan dibanding pembangunan sektor pangan, maka krisis serupa akan terus berulang—dan rakyat lagi-lagi yang harus menanggung akibatnya.

Editor : Airon Salek