Jakarta |RedaksiDaerah| - Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri, Komjen. Pol. Agus Andrianto, selaku Kaopspus Aman Nusa II-Penanganan COVID-19, tandatangani Surat Telegram Kapolri nomor ST/2836/X/Ops.2./2020 tanggal 4 Oktober 2020.

Surat Telegram yang ditandatangani atas nama Kapolri itu dimaksudkan sebagai antisipasi rencana unjuk rasa (Unras) dan mogok kerja nasional yang akan dilakukan para buruh/pekerja di seluruh Indonesia dan berpusat di Jakarta pada 6-8 Oktober 2020.

Surat Telegram tersebut dialamatkan kepada para Kapolda agar memerintahkan para Dirbinmas, Dirsamapta, dan Dirpamobvit untuk melakukan sejumlah langkah antisipatif.

Kepada Dirbinmas diperintahkan untuk:
1. Menghimbau dan menggalang para buruh/pekerja untuk tetap bekerja dan mensosialisasikan dampak Unras maupun mogok kerja, baik dari sisi kesehatan maupun pemulihan ekonomi.
2. Melakukan himbauan dan pendekatan secara persuasif kepada buruh/pekerja agar mematuhi protokol kesehatan dan tidak melanggar hal-hal yang telah ditentukan.
3. Menyampaikan solusi dan mendorong agar tuntutan disampaikan melalui jalur yang sudah disediakan.

Kepada Dirsamapta diperintahkan untuk:

1. Menyiapkan Almatsus Dalmas serta Sarpras lainnya termasuk APD (masker, sarung tangan, dan faceshield) dalam rangka pengamanan rencana Unras dan mogok kerja di masa pandemi.

2. Memberikan pengarahan dan pelatihan kepada seluruh personel terkait teknis dan taktis pelaksanaan pengamanan Unras sesuai SOP/cara bertindak yang telah dibuat dengan protokol kesehatan.

3. Melakukan penyekatan di setiap titik kumpul/keberangkatan massa dengan melibatkan Satgas 3 Penanganan Operasi Aman Nusa II untuk selanjutnya melakukan pengecekan kesehatan.

4. Melakukan patroli skala besar / gabungan ke perusahaan dan pabrik dengan melibatkan TNI dan Satpol PP untuk mencegah aksi sweeping terhadap buruh/pekerja.

5. Dalam setiap kegiatan patroli, pengamanan, penyekatan, dan lain-lain agar tidak membawa Senpi dan mengedepankan pendekatan humanis, tegas, dan terukur, serta menghindari perilaku arogan dan kontra produktif.

Kepada Dirpamobvit diperintahkan untuk:
1. Mendeteksi secara cermat dan terukur dengan membuat rencana pengamanan yang detail untuk pengamanan Obvitnas dan Obviter di wilayah masing-masing (termasuk Renpam kontinjensi).

2. Mengidentifikasi dan membagi tugas personel yang melakukan pengamanan di obyek-obyek vital.

"Surat Telegram ini bersifat perintah untuk dilaksanakan," tegas Komjen. Pol. Agus Andrianto.

-Divisi Humas Polri-

Editor : Lia Hambali