Bali, RedaksiDaerah.com - Viralnya seorang siswi non Muslim yang diduga dipaksa oleh pihak SMK N 2 Padang untuk menggunakan jilbab menuai sorotan dari berbagai kalangan. Kali ini Tokoh Pemuda di rantau angkat bicara yaitu Ketua Ikatan Pemuda Pemudi Minang Indonesia (IPPMI) Provinsi Bali.

Ketua IPPMI Provinsi Bali H., Ade Chandra mengatakan, IPPMI Bali menyesalkan polemik menjadi isu Nasional. Persoalan ini semestinya bisa diselesaikan secara musyawarah, terkait penerapan jilbab di SMK N 2 Padang ini tidak menjadi persoalan.

Mari kita berkaca pada Provinsi Bali, malahan ada pelarangan pemakaian jilbab dilingkungan sekolah demi menghormati budaya lokal, ucap Ade Chandra saat dihubungi oleh media RedaksiDaerah.com, Selasa (26/01/21)

"Ini hampir terjadi di seluruh Bali dan dampaknya saat ini, tidak ada siswi di sekolah negeri memakai jilbab. Apalagi di Kota Padang hampir 90 persen penduduk Muslim, wajar ini diterapkan bagaian dari edukasi nilai-nilai agama", terang Ade Chandra.

Lanjut Ade Chandra, IPPMI Bali mendorong Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) bersama DPRD Sumbar agar membuatnya Peraturan Daerah (Perda) tentang pemakaian busana lokal, yang mana pemakaian itu wajib pada hari tertentu.

"Di Bali sendiri sudah mempunyai Perda terkait hal tersebut, yaitu Perda No 79 tahun 2018, yang mana Lembaga Pemerintah dan swasta wajib menggunakan busana lokal adat Bali", jelas Ketua IPPMI Bali.

IPPMI Bali sangat menyesalkan sikap Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim yang perintahkan Pemprov Sumbar untuk pecat Kepala Sekolah SMK N 2 Padang, imbuh Ade Chandra.

"Nadiem Makarim sepertinya tidak paham akan budaya masyarakat Minangkabau, sedangkan budaya itu sendiri dilindungi oleh Undang Undang", tutur Ade Chandra.

"Sebaiknya Nadiem fokus terkait proses belajar mengajar dimasa pandemi, yang mana persoalannya jauh lebih rumit dan perlu langkah cepat dan tepat terkait proses pembelajaran siswa," tutup Ketua IPPMI Bali.

Reporter  :  Yudi

Editor       :  Hendra Putra