Tanah Datar, RedaksiDaerah.com — Pemerintah Kabupaten Tanah Datar melalui Wakil Bupati Ahmad Fadly, S.Spi., menyampaikan tanggapan resmi Bupati terhadap pandangan umum delapan fraksi DPRD Tanah Datar dalam rapat Paripurna DPRD, Selasa (14/10/2025). Dalam pidatonya, Ahmad Fadly menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh fraksi DPRD atas kontribusi pemikiran yang membangun terhadap tiga rancangan peraturan daerah (Ranperda) strategis yang tengah dibahas.

Tiga Ranperda tersebut yakni Ranperda tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN dan PN), Ranperda tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Tahun 2025–2045, serta Ranperda tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. “Sumbangan pemikiran seluruh fraksi DPRD sangat berarti bagi penyempurnaan produk hukum daerah agar sesuai kebutuhan masyarakat dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi,” ujar Fadly.

Dalam penyampaiannya, Fadly merespons beragam saran dan pertanyaan yang disampaikan delapan fraksi DPRD: PPP, PKB, Perjuangan Nurani Demokrat, Ummat Golkar, PAN, Gerindra, NasDem, dan PKS. Ia menegaskan, pemerintah daerah terbuka terhadap setiap masukan dan berkomitmen menjadikannya bagian dari proses penyempurnaan Ranperda sebelum disahkan menjadi peraturan daerah.

Menanggapi Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Fadly menekankan bahwa penyusunan Ranperda P4GN dan PN merupakan wujud keseriusan daerah dalam perang melawan narkoba. Pemerintah daerah, katanya, telah menyiapkan strategi komprehensif mencakup pembentukan tim terpadu, penyusunan rencana aksi, hingga penyusunan Peraturan Bupati sebagai aturan pelaksana maksimal satu tahun setelah perda diundangkan.

Selain itu, Fadly menegaskan bahwa Pemkab Tanah Datar telah mengusulkan pembentukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) ke BNN Pusat. “Kita juga membuka peluang kerja sama lintas sektor untuk pendirian panti rehabilitasi, baik melalui Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, maupun lembaga nonpemerintah,” jelasnya di hadapan pimpinan DPRD.

Terkait Ranperda Grand Design Pembangunan Kependudukan, Fadly menjawab bahwa substansi peraturan telah diselaraskan dengan RPJMD dan RPJPD Tanah Datar. Pemerintah daerah juga sedang mempercepat penyelesaian batas-batas nagari untuk memperkuat basis data wilayah dalam perencanaan pembangunan kependudukan jangka panjang. “Kami terus mendorong proses penegasan batas nagari agar data dan arah pembangunan menjadi lebih akurat dan terintegrasi,” ujarnya.

Untuk Ranperda Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (KLA), Fadly menegaskan pentingnya kolaborasi semua pihak dalam melindungi anak dari kekerasan dan pengaruh negatif media sosial. Pemerintah daerah, sebutnya, telah menetapkan beberapa puskesmas dan sekolah sebagai unit ramah anak, serta terus memperluas ruang bermain aman di tiap nagari sebagai bentuk komitmen nyata terhadap kesejahteraan anak.

Sementara itu, terhadap saran Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Wabup Fadly menegaskan bahwa program “Nagari Bersinar” (Bersih Narkoba) telah digalakkan di berbagai nagari bekerja sama dengan Polres Tanah Datar dan BNNK Payakumbuh. Edukasi dan sosialisasi bahaya narkoba juga terus dilakukan di sekolah, masjid, dan organisasi kepemudaan. “Pencegahan narkoba harus dimulai dari keluarga dan lingkungan terdekat,” ucapnya.

Selain itu, Pemkab juga akan memfasilitasi dukungan anggaran untuk rehabilitasi medis dan sosial, membentuk tim terpadu dengan mekanisme pelaporan transparan, serta mengintegrasikan Grand Design Pembangunan Kependudukan ke dalam RPJPD dan RPJMD agar implementasinya lebih kuat dan terukur. “Kita ingin semua perangkat daerah punya target kependudukan yang jelas dan indikator kinerja yang dapat diukur,” terang Fadly.

Wabup juga menanggapi dukungan Fraksi Perjuangan Nurani Demokrat yang berharap Ranperda P4GN dan PN benar-benar menjadi instrumen hukum yang efektif. Menurutnya, pemerintah telah menjalankan berbagai langkah pencegahan seperti sosialisasi di sekolah, patroli pengawasan tempat hiburan, hingga penegakan perda ketertiban umum yang menyasar peredaran narkotika dan miras. “Prestasi terbesar bukan menangkap pengedar, tapi memastikan narkoba tidak beredar di Tanah Datar,” tegasnya disambut tepuk tangan hadirin.

Di sisi lain, Fadly menyampaikan bahwa Ranperda Grand Design Kependudukan akan menjadi instrumen penting untuk membangun kebijakan berbasis data yang akurat dan berkelanjutan. Dengan dokumen peta jalan hingga 2045, Pemkab Tanah Datar menyiapkan arah pembangunan kependudukan yang berfokus pada kualitas SDM melalui pendidikan, kesehatan, dan ekonomi keluarga.

Di akhir pidato, Wakil Bupati Ahmad Fadly menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen menjalankan amanah rakyat dengan mengedepankan transparansi, kolaborasi, dan kepatuhan terhadap hukum. “Kami yakin, dengan sinergi antara eksekutif dan legislatif, Tanah Datar akan mampu melahirkan kebijakan yang berpihak pada rakyat, berpijak pada data, dan berorientasi pada masa depan,” tutupnya.

----

Reporter: Fernando Stroom 

Editor: RD TE Sumbar