SOLOK — Pemerintah Kabupaten Solok memperpanjang masa tanggap darurat bencana banjir bandang atau galodo di Arosuka selama tujuh hari, terhitung mulai 6 hingga 12 Oktober 2026. Perpanjangan dilakukan karena penanganan dampak bencana yang terjadi pada 21 September lalu masih membutuhkan waktu.

Keputusan tersebut ditetapkan dalam rapat evaluasi dan penetapan status tanggap darurat yang digelar di Posko Utama Penanggulangan Bencana Banjir Bandang Arosuka, Sabtu (3/10/2026).

Rapat dipimpin Bupati Solok Dr. (HC) Jon Firman Pandu, S.H., didampingi Wakil Bupati Solok H. Candra, S.H.I., Ketua DPRD Kabupaten Solok Ivoni Munir, S.Farm., Apt., dan Pj. Sekretaris Daerah Masheri Yanda Boy, S.H. Rapat juga dihadiri unsur Forkopimda, BNPB, BMKG dan kepala OPD terkait.

Dalam evaluasi tersebut, pemerintah daerah membahas perkembangan penanganan bencana, termasuk pembersihan material galodo di kawasan perkantoran pemerintah serta sejumlah wilayah lain yang terdampak.

Bupati Solok Jon Firman Pandu menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terus terlibat dalam penanganan bencana. Dukungan tersebut datang dari pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, BNPB, BPBD, TNI, Polri, balai teknis, DPRD, relawan hingga berbagai unsur lainnya.

“Dukungan dari berbagai pihak dalam penanganan bencana ini sangat luar biasa. Kebersamaan dan kerja bersama menjadi kekuatan kita dalam menghadapi kondisi ini,” ujar Bupati.

Menurut Jon Firman Pandu, perpanjangan masa tanggap darurat diperlukan agar proses penanganan dan pemulihan dapat dilakukan secara lebih optimal. Pemerintah daerah akan melanjutkan penanganan di kawasan terdampak sekaligus melakukan kajian untuk menentukan langkah selanjutnya.

Aspek cuaca juga menjadi perhatian dalam evaluasi tersebut. Bupati menekankan pentingnya informasi cuaca sebagai salah satu dasar bagi pemerintah dalam menentukan langkah penanganan dan mitigasi bencana.

Pemerintah daerah akan terus menyesuaikan langkah kesiapsiagaan dengan perkembangan cuaca serta informasi yang disampaikan BMKG dan para ahli.

Dalam paparannya, BMKG mengingatkan adanya peningkatan curah hujan yang perlu diwaspadai memasuki periode musim hujan. Pemerintah daerah diminta terus memantau perkembangan kondisi cuaca dan memperbarui langkah kesiapsiagaan berdasarkan informasi terbaru.

Sementara itu, pendamping BNPB menilai penanganan kedaruratan di Kabupaten Solok telah menunjukkan perkembangan yang baik, terukur dan terarah. Meski demikian, evaluasi dan koordinasi lintas sektor dinilai tetap perlu diperkuat, termasuk memastikan kesiapan personel serta peralatan pendukung.

Forkopimda Kabupaten Solok juga menyatakan dukungan terhadap keputusan perpanjangan masa tanggap darurat yang diambil berdasarkan hasil evaluasi dan koordinasi bersama.

Selain penanganan fisik, pemerintah daerah turut memperhatikan keberlangsungan pelayanan kepada masyarakat. Kondisi kawasan perkantoran yang terdampak akan dikaji lebih lanjut dengan mempertimbangkan kondisi lapangan serta masukan dari berbagai pihak.

Untuk mendukung penanganan hingga akhir tahun, Pemerintah Kabupaten Solok juga menyiapkan tambahan anggaran sekitar Rp4 miliar. Anggaran tersebut dipersiapkan untuk menunjang kebutuhan penanganan bencana dan proses pemulihan di wilayah terdampak.

Bupati menegaskan, penanganan bencana tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Kekompakan, kepedulian dan kerja sama seluruh unsur dibutuhkan agar kebutuhan masyarakat dapat terus ditangani selama masa darurat.

“Pemerintah bersama seluruh unsur terkait akan terus hadir dalam penanganan kebutuhan masyarakat yang terdampak bencana,” tutup Bupati.

Dengan diperpanjangnya masa tanggap darurat hingga 12 Oktober 2026, Pemkab Solok akan terus memantau kondisi wilayah, memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi cuaca ekstrem serta melanjutkan penanganan terhadap dampak galodo di Arosuka dan wilayah terdampak lainnya.

Reporter : Adinda
Uploader : Adinda