Tanah Datar, RedaksiDaerah.com — Polemik rekrutmen tenaga dapur pada program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jorong Tigo Batur, Nagari Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar, mulai memunculkan tanda tanya serius. Program yang menjadi bagian dari kebijakan nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) itu justru diwarnai keluhan warga setempat yang merasa dipinggirkan dari proses rekrutmen tenaga dapur di wilayah mereka sendiri.

Sedikitnya 30 warga Jorong Tigo Batur mengaku awalnya diminta mendaftar sebagai relawan dapur oleh pihak pengelola SPPG. Mereka bahkan diminta melengkapi berbagai dokumen, termasuk surat pernyataan kesediaan bekerja, mengikuti aturan dapur, serta siap ditempatkan dalam sistem kerja yang ditentukan oleh pengelola.

Namun situasi berubah drastis ketika proses seleksi berjalan. Dari puluhan warga yang telah mendaftar dan memenuhi berbagai permintaan administrasi tersebut, hanya sekitar 8 hingga 10 orang warga setempat yang disebut lolos ke tahap berikutnya. Sementara puluhan lainnya tidak lagi dilibatkan tanpa penjelasan rinci.

Kondisi ini memicu protes warga. Mereka menilai proses rekrutmen tidak transparan dan tidak mencerminkan janji awal pihak pengelola yang sebelumnya disebut akan mengutamakan tenaga kerja dari masyarakat Jorong Tigo Batur, lokasi dapur SPPG tersebut berdiri.

“Kami datang baik-baik ke pihak dapur. Kami hanya meminta keadilan karena ini berada di kampung kami sendiri,” kata Rafdinal, salah seorang warga Jorong Tigo Batur yang terlibat dalam proses awal perekrutan.

Menurut Rafdinal, sejak awal warga telah menyampaikan harapan agar keberadaan dapur SPPG memberi dampak ekonomi bagi masyarakat setempat, terutama pemuda yang membutuhkan pekerjaan. Permintaan tersebut sempat direspons positif oleh salah seorang pihak pengelola yang disebut bernama Dika, yang ketika itu menyatakan akan mengutamakan warga lokal.

Namun realitas di lapangan justru berbeda. Seiring berjalannya waktu, janji tersebut dianggap tidak terwujud. Warga menemukan fakta bahwa sebagian tenaga yang direkrut justru berasal dari luar wilayah, sementara masyarakat setempat hanya mendapat porsi yang sangat kecil.

“Awalnya dijanjikan warga Tigo Batur yang diutamakan. Tapi yang diterima cuma sedikit. Kami jadi bertanya-tanya kenapa bisa begitu,” ujar Rafdinal.

Kekecewaan warga semakin menguat setelah muncul informasi bahwa owner dapur SPPG tersebut berasal dari wilayah Lintau, sementara penanggung jawab lapangan diketahui bernama Rido. Hal ini memicu dugaan di tengah masyarakat bahwa proses rekrutmen lebih banyak mengakomodasi tenaga dari luar wilayah dibandingkan warga sekitar lokasi dapur.

Saat dikonfirmasi, pihak pengelola melalui Rido membantah tudingan tersebut. Ia menjelaskan bahwa proses rekrutmen masih berada pada tahap kedua seleksi dan belum final. Menurutnya, jumlah pendaftar mencapai sekitar 170 orang, sehingga proses penyaringan harus dilakukan secara bertahap melalui pemeriksaan berkas dan wawancara.

Rido juga menyatakan bahwa pihaknya tetap mempertimbangkan unsur lokalitas dalam proses seleksi. Ia mengklaim lebih dari 60 persen peserta yang lolos tahap kedua berasal dari Kecamatan Sungai Tarab, termasuk dari Nagari Sungai Tarab.

Meski demikian, penjelasan tersebut belum sepenuhnya meredakan keresahan masyarakat. Bagi warga Jorong Tigo Batur, persoalan utamanya bukan sekadar jumlah peserta yang lolos seleksi, melainkan janji awal pengutamaan tenaga lokal yang mereka nilai tidak sejalan dengan hasil rekrutmen yang muncul.

Di tengah polemik tersebut, muncul pula sorotan terhadap dokumen surat pernyataan relawan yang sempat diminta kepada sejumlah pendaftar. Dalam dokumen itu terdapat kewajiban mengikuti aturan dapur, menjaga kerahasiaan, hingga siap ditempatkan atau “di-rolling” sesuai kebutuhan pengelola.

Sejumlah pihak menilai klausul tersebut menyerupai hubungan kerja yang terstruktur, meskipun statusnya disebut relawan. Jika benar demikian, praktik tersebut berpotensi menimbulkan persoalan hukum ketenagakerjaan karena relawan pada prinsipnya tidak berada dalam hubungan kerja formal yang memiliki kewajiban operasional seperti pekerja tetap.

Kasus rekrutmen di dapur SPPG Jorong Tigo Batur ini kini menjadi perbincangan luas di tengah masyarakat Sungai Tarab. Di balik program sosial nasional yang digadang-gadang untuk meningkatkan gizi masyarakat, warga justru mempertanyakan transparansi, keadilan, dan komitmen pengelolanya terhadap masyarakat lokal. Jika polemik ini tidak dijelaskan secara terbuka, bukan tidak mungkin persoalan tersebut berkembang menjadi krisis kepercayaan terhadap pengelolaan program negara di tingkat daerah.

----

Reporter: Tim Redaksi 

Editor: RD TE Sumbar 

Sumber: Liputan