Tanah Datar, RedaksiDaerah.com — Aktivitas dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di simpang Bukit Gombak, Jorong Bukit Gombak, Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum, kembali menuai sorotan. Dapur yang menjadi bagian dari program Badan Gizi Nasional itu diduga tetap memproduksi makanan bagi siswa di tengah proses rehabilitasi bangunan berskala besar.

Dapur tersebut dikelola oleh Yayasan Cahaya Thoyibah Abadi. Dari pantauan di lapangan, pekerjaan rehab sudah berlangsung sekitar dua bulan, dengan aktivitas bongkar-pasang material, debu bangunan, dan mobilitas pekerja yang berlangsung berdampingan dengan aktivitas produksi makanan.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius tentang kepatuhan standar higienitas dan keamanan pangan yang menjadi syarat mutlak operasional dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di bawah pengawasan Badan Gizi Nasional. Secara prinsip, dapur yang sedang direnovasi seharusnya tidak diperkenankan beroperasi hingga memenuhi kembali standar kelayakan.

Koordinator wilayah SPPI Kabupaten Tanah Datar, Bayu A N, saat ditemui ketika melakukan simulasi di dapur SPPG Tanjung Barulak, mengakui telah berulang kali menegur Kepala SPPG Lima Kaum agar menghentikan sementara pengelolaan makanan selama masa rehab berlangsung.

Menurutnya, teguran itu bahkan telah disampaikan langsung kepada Kepala SPPG Lima Kaum, Yoga Hardiana, namun tidak diindahkan. Ia juga menyatakan persoalan ini telah dilaporkan ke tingkat provinsi Sumatera Barat sebagai bentuk eskalasi pengawasan.

Seorang warga Nagari Baringin yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa sejak awal proses rehab, ia tidak mengetahui dapur tersebut tetap beroperasi. Ia menilai kondisi ini berpotensi mengancam kualitas higienitas makanan yang dikonsumsi siswa penerima manfaat.

“Bagaimana mungkin dapur yang sedang dibongkar-pasang tetap memasak untuk anak-anak? Debu, material bangunan, lalu-lalang tukang — ini jelas bertolak belakang dengan standar kesehatan pangan,” ujarnya dengan nada prihatin.

Warga tersebut juga menyoroti lemahnya pengawasan dari pihak terkait di tingkat kabupaten. Ia menilai aparat hanya reaktif ketika masalah sudah terjadi, bukan preventif saat indikasi pelanggaran terlihat jelas di depan mata.

Ia bahkan menyebut kondisi ini berpotensi mencoreng wajah program prioritas nasional yang digagas Presiden Prabowo Subianto, karena kelalaian di tingkat operasional lapangan.

Di sisi lain, Kepala SPPG Lima Kaum, Yoga Hardiana, membenarkan bahwa pihaknya memang sedang melakukan rehabilitasi besar untuk memperluas ruang dapur. Ia juga mengakui dapur tetap melakukan produksi makanan selama proses perbaikan berlangsung.

Pengakuan ini mempertegas bahwa aktivitas produksi dilakukan secara sadar di tengah kondisi bangunan yang belum memenuhi standar operasional layak pakai.

Hingga Kamis, 9 April 2026, aktivitas memasak di dapur SPPG Lima Kaum masih terus berlangsung, sementara pekerjaan rehab fisik dapur juga masih berjalan. Situasi ini menempatkan penerima manfaat—anak-anak sekolah—dalam posisi yang berisiko tanpa mereka sadari.

----

Reporter: Tim Redaksi 

Editor: RD TE Sumbar 

Sumber: Liputan Investigasi