SOLOK — Pemerintah pusat meminta pencarian satu warga yang masih hilang akibat bencana galodo di Arosuka, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, terus dipercepat. Hal itu disampaikan saat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto meninjau lokasi terdampak, Kamis (24/9/2026).

Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan penanganan masa tanggap darurat berjalan optimal, mulai dari pencarian korban, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, penanganan kerusakan hingga persiapan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Rombongan didampingi Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, Sestama BNPB Rustian, Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK Lilik Kurniawan, Bupati Solok Jon Firman Pandu, Wakil Bupati H. Candra, Ketua DPRD Kabupaten Solok Ivoni Munir, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Padang Abdul Malik, serta jajaran Forkopimda dan kepala OPD Kabupaten Solok.

Dalam pertemuan tersebut, Bupati Solok Jon Firman Pandu melaporkan perkembangan operasi pencarian korban. Dari dua warga yang sebelumnya dilaporkan hilang, satu korban telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, sedangkan satu korban lainnya masih dalam pencarian.

Tim gabungan terus melakukan penyisiran di kawasan terdampak, termasuk bantaran sungai. Pencarian juga diperkuat dengan mengerahkan anjing pelacak K9 dari jajaran Polda Sumatera Barat.

"Yang pertama kita lakukan adalah masih dalam pencarian operasi pencarian korban yang hilang. Satu sudah kita temukan dalam kondisi meninggal dunia dan satu masih dalam pencarian," kata Jon Firman Pandu.

Mendengar laporan tersebut, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menegaskan bahwa pencarian korban yang masih hilang harus menjadi prioritas. Ia meminta seluruh metode dan sumber daya yang tersedia dimanfaatkan untuk menemukan korban.

"Nyawa manusia itu paling atas. Tolong dicari betul segala macam cara, pakai K9, alat berat, kearifan lokal, sampai batas itu selesai," tegas Suharyanto.

Selain penanganan korban, pemerintah juga mencatat dampak kerusakan akibat galodo. Sebanyak 44 rumah warga mengalami kerusakan, terdiri dari 11 rumah rusak berat, satu rumah rusak sedang dan 32 rumah rusak ringan.

Bencana juga berdampak terhadap lahan pertanian, infrastruktur serta sejumlah fasilitas perkantoran pemerintah. Pemkab Solok memperkirakan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi mencapai sekitar Rp819 miliar.

Sementara kebutuhan untuk memperbaiki prasarana dan sarana perkantoran serta perumahan diperkirakan mencapai lebih dari Rp200 miliar.

Dalam kesempatan itu, Bupati Solok juga menyampaikan sejumlah kebutuhan yang diperlukan untuk mendukung penanganan di lapangan. Di antaranya mini excavator, stone breaker atau breaker, serta sekitar 10 tenda pelayanan sementara agar aktivitas pemerintahan tetap dapat berjalan di tengah kondisi sejumlah fasilitas yang terdampak bencana.

Tidak hanya meminta percepatan pencarian korban, Kepala BNPB juga mendorong Pemkab Solok segera menyiapkan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P).

Menurut Suharyanto, ketepatan dan akurasi data menjadi bagian penting dalam menentukan kebutuhan bantuan sekaligus mempercepat proses pembangunan kembali wilayah terdampak.

Sementara itu, Menko PMK Pratikno menyampaikan salam dan dukacita Presiden Republik Indonesia kepada masyarakat Kabupaten Solok yang terdampak bencana.

Ia menekankan bahwa pendataan harus dilakukan secara akurat sebelum pemerintah memasuki tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi. Setiap pembangunan kembali juga harus mempertimbangkan aspek keselamatan agar masyarakat tidak kembali menghadapi risiko serupa.

"Prinsipnya, kalau membangun pascabencana itu build back better, membangun lebih baik. Jangan sampai membangun kondisinya lebih jelek daripada sebelum terbangun," ujar Pratikno.

Pratikno juga meminta setiap rencana relokasi maupun pembangunan kembali fasilitas yang terdampak didahului kajian secara mendalam. Kajian tersebut diperlukan untuk memastikan lokasi yang dipilih aman dan tidak memiliki risiko bencana susulan yang tinggi.

Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi turut mendorong adanya kajian jangka panjang yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan kalangan akademisi. Salah satu yang didorong adalah keterlibatan pusat studi kebencanaan Universitas Andalas dalam memberikan masukan terhadap penanganan dan pembangunan pascabencana.

Pemkab Solok sendiri telah menetapkan status tanggap darurat bencana selama 14 hari sejak 22 September 2026. Selama masa tersebut, pena

Reporter : Adinda
Uploader : Adinda