JAKARTA – Dinamika tata kelola pemerintahan di Kabupaten Alor memasuki babak baru setelah Redaksi Hukrim RDTV melayangkan nota keberatan dan permohonan evaluasi mendesak kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Itjen Kemendagri). Kasus ini bukan sekadar persoalan administratif lokal, melainkan ujian bagi konsistensi penerapan hukum tata negara di daerah otonom.

Pemimpin Umum Media Hukrim RDTV, Elim Makalmai, menegaskan bahwa kondisi kesehatan Bupati Alor sudah tidak memungkinkan lagi untuk terus memimpin daerah yang berada di serambi NKRI. Menurutnya, bupati dipilih oleh rakyat karena dipandang memiliki kemampuan berpikir dan bertindak tepat dalam menampung serta menyikapi aspirasi konstituen.

“Dia (Bupati Alor, Red) ini dipilih rakyat sebab dipandang mampu dalam memimpin daerah. Namun hal dipandang mampu ini menjadi sirna ketika DPRD Alor mengakui bahwa bupati tak lagi cakap dalam memimpin daerah. Gubernur NTT harusnya cepat tanggap dan segera melakukan pengawasan lalu melaporkan kepada Mendagri. Ini kerja terlalu lelet sebab sudah satu tahun bupati tidak aktif,” papar Elim.

Patahan Administratif: Surat Plt. Sekda Mentah di Hadapan Fakta DPRD

Menurut Elim, surat sebelumnya yang dilayangkan oleh Plt. Sekda Alor kepada Gubernur NTT tertanggal 17 November 2025 yang menyatakan bahwa Bupati Alor sudah aktif bertugas kembali sejak tanggal 03 November 2025 lalu, telah dimentahkan secara telak oleh surat dari Ketua DPRD Kabupaten Alor tertanggal 19 Oktober 2026 kepada Gubernur NTT.

“Ini tata kelola administrasi di Kabupaten Alor terkait kondisi kesehatan bupati harusnya transparan kepada rakyat sebab bupati itu rakyat yang pilih. Yang pasti begini, itu surat dari Ketua DPRD Alor kepada Gubernur NTT telah mematahkan laporan Plt. Sekda Alor sebelumnya, sebab buktinya DPRD Alor bilang bupati sudah tidak aktif menghadiri rapat paripurna sejak bulan November 2025 hingga Oktober 2026. Dan itu dibuktikan dengan pengeluhan masyarakat Alor di media sosial,” tegas Elim.

Ia melanjutkan, kondisi tersebut semestinya memberi lampu hijau kepada DPRD Alor untuk segera menggelar rapat paripurna pemberhentian bupati dan mengusulkannya kepada Mendagri. Dengan absennya bupati yang telah menginjak satu tahun penuh jauh melampaui batas waktu 6 bulan yang ditentukan regulasi seharusnya langkah pergantian sudah diproses sejak lama. Elim juga melayangkan kritik tajam terhadap lambannya respons legislatif daerah sebelum desakan dari media dan masyarakat digulirkan.

“Artinya sudah genap satu tahun lamanya dari enam bulan yang ditentukan regulasi, Bupati Alor ini tidak aktif memimpin daerah. Jadi satu tahun artinya sudah lebih dari enam bulan itu tadi, sehingga harusnya DPRD Alor paripurnakan dan usulkan penggantian Bupati Alor kepada Mendagri sejak enam bulan lalu, dan jangan DPRD terus mengorbankan kepentingan rakyat dengan alasan menunggu pemulihan kesehatan Bupati. Itu tanggal 19 Oktober mereka bersurat juga isi suratnya tidak tegas dan mewakili ketakutan, dan itupun menurut hemat kami DPR bersurat karena kami sudah mulai bergerak di Kemendagri makanya malu dan terpaksa harus bersurat ke Gubenur,” tandas Elim.

Elim mengemukakan pendapatnya itu dikarenakan Bupati Alor sudah tak aktif selama setahun berjalan, namun DPRD Alor menurut Elim lebih memilih diam dan baru bersurat kepada Gubernur setelah RDTV membawa aspirasi Rakyat ke Mendagri pada tanggal 06 Oktober 2026 lalu.

“Kalian DPR ini kan digaji negara, dikasih fasilitas, dikasih SPPD, tapi kenapa tidak aktif memperjuangkan aspirasi rakyat yang berseliweran di media sosial? Saya yakin kalau kami tidak gerak tanggal enam Oktober lalu, maka mungkin saja itu surat DPRD Alor ke Gubernur NTT tidak akan pernah ada. Ini fakta, sebab pengakuan dalam surat DPRD Alor itu Bupati sudah tidak aktif sejak bulan November 2025, lantas kalian ini baru dari Amerika atau baru bangun dari tidur yang berkepanjangan jadi baru sadar?” pungkas Elim bersimpul sindiran kepada DPRD Alor. 

Analisis Yuridis: Unsur Berhalangan Tetap dan Kewenangan Mendagri

Secara normatif, hukum positif Indonesia telah menyediakan instrumen penyelesaian yang jelas. Berdasarkan Pasal 78 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah diberhentikan karena tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan.

Lebih lanjut, Pasal 79 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2014 memberikan kewenangan atributif kepada Menteri Dalam Negeri untuk mengambil tindakan langsung memberhentikan kepala daerah apabila Gubernur selaku wakil pemerintah pusat tidak mengusulkan proses tersebut. Langkah ini menjadi krusial mengingat surat pemberitahuan Plt. Sekda Alor terbukti bertentangan secara diametral dengan catatan pengawasan otentik dari Ketua DPRD Alor yang mencatat ketidakhadiran total bupati sepanjang satu tahun penuh (November 2025–Oktober 2026).

Urgensi Verifikasi Lapangan dan Kepastian Hukum

Dalam laporan resminya kepada Itjen Kemendagri, Hukrim RDTV mendesak agar pemanggilan dilakukan secara lintas instansi meliputi Direktur RSUD Kalabahi selaku tim medis dengan membawa rekam medis lengkap dari RS PON Jakarta, Sekda Alor, hingga Wakil Bupati Alor. Penegakan hukum ini sejalan dengan preseden nasional seperti kasus Kabupaten Padang Lawas, serta berpedoman pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) khususnya asas kepastian hukum, kecermatan, dan akuntabilitas publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Pemerintah Pusat melalui Kemendagri didorong untuk segera menindaklanjuti laporan ini secara objektif guna menghentikan pemborosan keuangan daerah serta memulihkan hak pelayanan publik masyarakat Alor.

Ada Pembohongan Oleh Oknum DPRD Alor: SK Pemberhentian Bupati Alor Sudah Ada

Elim juga mengaku mendapat informasi dari salah satu warga Alor bahwa ada oknum DPRD Alor yang mengaku telah mendapat informasi dari pihak Kemendagri bahwa SK Pemberhentian Bupati Alor sudah ada namun baru akan diterbitkan pada Februari 2027 nanti. Untuk itu, Elim meminta agar oknum anggota DPRD Alor tersebut sebaiknya berhenti memberikan informasi menyesatkan kepada masyarakat. "Saya harap itu oknum DPRD Alor jangan memberikan informasi-informasi yang menyesatkan atau hoaks. Kalau mau berjuang untuk kepentingan daerah, maka silakan kalian anggota DPRD Alor lakukan poksi kalian secara kolektif kolegial terkait hal usulan pemberhentian Bupati Alor ini dengan mempedomani seluruh ketentuan hukum dan aturan perundang-undangan yang berlaku, dan yang terpenting adalah transparan kepada rakyat dengan cara penyampaikan resmi melalui media massa. Jangan jalan tipu masyarakat," pungkasnya tegas.

Tindak Lanjut Itjen Kemendagri: Surat Sedang Ditelaah di APIP

Hingga berita ini diposting, tanggapan dari Itjen Kemendagri seperti disampaikan Elim pada pekan lalu, diketahui masih dalam proses telaah di APIP Itjen Kemendagri, "Kami sampaikan bahwa proses disposisi belum selesai dilakukan dan dengan itu proses penelaahan belum dilakukan oleh APIP. Apabila Saudara akan datang lagi, silahkan menyampaikan dokumen tambahan melalui ULA," demikian pesan terusan dari Itjen Kemendagri yang disampaikan Elim kepada wartawan (06/11/2026) lalu.

Sumber: Rilis
Editor: William Nursal Devarco
RedaksiDaerah.com