Padang,RedaksiDaerah.com – Dinilai menyalahi Perwako Kota Padang no 56 tahun 2019 tentang pedoman pemilihan RT/RW.Warga RT 001 sampai dengan RT 004 RW VI Kelurahan Pampangan Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang, warga melakukan protes terhadap Lurah dan panitia pemilihan RT/RW tersebut. 

Setiap warga yang mencalon sebagai ketua RT wajib membayar sebesar Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) dan Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) untuk mencalon sebagai Ketua RW. 

"Saat saya ingin mencalon sebagai ketua RT saya diminta untuk membayar uang pendaftaran sebesar Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah).Saya pun membayarkan uang yang dipungut tersebut dengan meminta kwitansi pembayaran, akan tetapi panitia tidak bisa memberikan kwitansi tersebut,"ungkap Indra Wijaya. 

Bahkan bukan hanya itu dugaan kecurangan yang dilaksanakan oleh ketua panita pemilihan tersebut, RT yang sudah menjabat lebih dari 3 periode kembali boleh mencalon untuk pemilihan RT/RW untuk periode berikut nya.

"Bukan hanya itu, ketua RT yang sudah menjabat lebih dari 3 periode kembali bisa untuk mencalonkan pemilihan ketua RT berikut nya, apakah ini tidak penyimpangan, sementara dalam perwako sudah dikatakan bahwa pejabat RT hanya boleh menjabat selama 2 (Dua) periode."tegas Indra.

Lurah Kelurahan Pampangan Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang saat dikonfirmasi membantah tegas akan ada nya pemungutan sejumlah uang kepada setiap calon ketua RT/RW di kelurahan yang dia pimpin. 

"Tidak ada yang namanya pungutan terhadap setiap calon ketua RT/RW seperti yang diucapkan oleh warga tersebut. iIu hanya kearifan lokal yang mana untuk pemilihan tersebut kita tidak ada dana nya maka warga berpartisipasi,"bantah Zal Lurah Kelurahan Pampangan Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang. 

Sumber      : Liputan
Reporter    : Koko Rakasiwi
Editor         : Tim Redaksi