Tanah Datar – RedaksiDaerah.com — Aroma kekecewaan dan keresahan merebak di tengah masyarakat Nagari Koto Tuo, Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar. Hal ini dipicu oleh dugaan arogansi sang Walinagari dalam menentukan siapa saja warga penerima bantuan sosial (bansos) tanpa melibatkan masyarakat dalam proses musyawarah.

Seorang tokoh masyarakat setempat, Elvis Presley (46), angkat bicara lantang kepada awak media. Ia menilai pemerintah nagari seakan menutup diri dari warganya sendiri. “Sejauh ini tidak pernah ada sosialisasi resmi mengenai mekanisme penerimaan bansos. Semua keputusan seolah ditentukan sepihak oleh Walinagari,” ungkapnya dengan nada kecewa.

Kebijakan sepihak itu sontak menimbulkan pertanyaan besar di kalangan masyarakat. Seharusnya, kata Elvis, setiap informasi tentang program bantuan disampaikan terbuka, baik melalui papan pengumuman nagari maupun selebaran di warung-warung. “Kalau begini caranya, wajar masyarakat bingung. Apa sebenarnya yang sedang terjadi di Pemerintahan Nagari Koto Tuo?” tambahnya.

Kekecewaan itu semakin jelas ketika salah seorang penerima BLT Nagari Koto Tuo, yang enggan disebutkan namanya, mengaku tiba-tiba dicoret dari daftar tanpa penjelasan. “Saya baru tahu kalau saya sudah tidak menerima BLT lagi. Padahal, saya tidak pernah diajak rapat atau musyawarah terkait keputusan ini,” ujarnya. Pernyataan itu memperkuat dugaan adanya praktik yang tidak transparan.

Dari pantauan media, suasana di lapangan pun terasa mencekam. Banyak warga enggan bersuara terang-terangan. Mereka takut jika komentar mereka berbalik menjadi masalah, terlebih karena nama besar Walinagari Koto Tuo yang dinilai cukup berpengaruh di nagari itu.

Kondisi ini menciptakan jurang ketidakpercayaan antara pemerintah nagari dan warganya. Program yang sejatinya bertujuan membantu masyarakat justru menimbulkan konflik sosial karena prosesnya yang dianggap tidak adil dan penuh ketertutupan.

Sejumlah warga mulai mendesak agar pemerintah nagari bersikap transparan serta melibatkan tokoh masyarakat dalam setiap keputusan penting, termasuk penentuan penerima bansos. “Jangan sampai bantuan sosial yang harusnya jadi penolong, malah berubah jadi alat kepentingan segelintir pihak,” kata salah satu warga lainnya.

Kasus dugaan arogansi ini kini menjadi sorotan publik. Warga berharap pihak terkait, termasuk Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dan instansi pengawas, turun tangan mengaudit serta mengawasi jalannya penyaluran bansos di Nagari Koto Tuo. Jika dibiarkan berlarut, bukan tidak mungkin konflik ini akan meruncing dan merusak keharmonisan sosial di nagari tersebut.

---

Reporter: Fernando 

Editor: RD TE Sumbar