Tanah Datar, RedaksiDaerah.com— Pengembangan usaha Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Tanah Datar mulai tersendat. Sejumlah koperasi yang digadang-gadang menjadi motor ekonomi nagari justru masih berkutat pada persoalan mendasar: ketiadaan lahan untuk pembangunan gerai koperasi.

Salah satu yang menghadapi situasi tersebut adalah KDMP Nagari Saruaso, Kecamatan Tanjung Emas. Hingga kini, koperasi itu belum memiliki gerai tetap, bahkan kepastian lahan untuk pembangunan fasilitas tersebut pun masih belum jelas.

Ketua KDMP Nagari Saruaso, Efendi Intan Gagah, mengungkapkan bahwa pihak pengurus telah berulang kali berkoordinasi dengan pemerintah nagari untuk membicarakan penyediaan lahan. Namun setelah berbulan-bulan menunggu, belum ada titik terang terkait lokasi pembangunan gerai.

“Sampai hari ini gerai KDMP Nagari Saruaso memang belum ada. Lahannya pun belum jelas. Kami sudah beberapa kali menemui Wali Nagari dan juga menanyakan kepada Business Assistant sebagai pendamping koperasi, tetapi belum ada kepastian,” kata Efendi saat ditemui di Batusangkar, Rabu (1/4/2026).

Menurut Efendi, pemerintah nagari sebelumnya sempat menyampaikan bahwa beberapa titik lokasi sedang dipertimbangkan. Namun setelah lebih dari lima bulan berlalu, tidak satu pun lokasi yang dipastikan dapat digunakan untuk pembangunan gerai koperasi.

Situasi tersebut dinilai dapat menghambat rencana pengembangan usaha koperasi yang sebenarnya sudah mulai bergerak dan menjalin kemitraan dengan berbagai badan usaha milik negara (BUMN).

KDMP Nagari Saruaso tercatat telah menjalin kerja sama dengan sejumlah perusahaan nasional, di antaranya Bulog, Pupuk Indonesia, Pos Indonesia, Pertamina Patra Niaga, PLN, Bank Mandiri, dan BRI. Kemitraan tersebut membuka peluang usaha yang cukup luas bagi koperasi di tingkat nagari.

Namun tanpa keberadaan gerai dan gudang operasional, potensi kerja sama tersebut dinilai belum dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk memperkuat pelayanan kepada anggota dan masyarakat.

Efendi menilai, penyelesaian persoalan lahan seharusnya dapat ditempuh melalui musyawarah bersama unsur nagari. Ia menegaskan bahwa peran Tigo Tungku Sajarangan — yakni Pemerintahan Nagari, BPRN, dan Kerapatan Adat Nagari (KAN) — sangat penting dalam mencari solusi bersama.

“Kalau persoalan ini dibahas secara serius melalui musyawarah nagari, saya yakin solusi penyediaan lahan bisa ditemukan. Kuncinya ada pada komitmen pemerintah nagari,” ujarnya.

Ia juga menyoroti luas wilayah Nagari Saruaso yang dinilai cukup memadai untuk menyediakan lahan bagi fasilitas koperasi. Menurutnya, mencari lahan berukuran sekitar 20 x 30 meter seharusnya bukan perkara yang sulit jika ada keseriusan dari semua pihak.

Meski belum memiliki gerai tetap, pengurus KDMP Saruaso tetap menjalankan aktivitas pelayanan dari sekretariat sementara yang dipinjamkan oleh pemerintah nagari di kawasan Balai Ahad. Dari tempat sederhana itu, koperasi masih melayani masyarakat yang ingin bergabung sebagai anggota.

Selain itu, koperasi juga tetap menjalankan transaksi rutin dengan Bulog, terutama untuk pengadaan minyak goreng Minyakita, gula, dan beras program SPHP. Aktivitas tersebut sejauh ini masih mampu menopang operasional koperasi, meski para pengurus belum menerima gaji dan belum memperoleh dukungan permodalan dari bank Himbara maupun pemerintah.

Efendi berharap pemerintah nagari segera mengambil langkah konkret agar persoalan lahan dapat diselesaikan. Ia menilai keberadaan gerai koperasi bukan sekadar fasilitas usaha, tetapi juga pintu bagi tumbuhnya ekonomi nagari serta pembukaan lapangan kerja bagi masyarakat.

-----

Reporter: Fernando Stroom 

Editor: RD TE Sumbar 

Sumber: Liputan