SOLOK — Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka meninjau sejumlah infrastruktur dan fasilitas publik yang terdampak banjir bandang atau galodo di Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Jumat (25/9/2026).

Peninjauan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi sejumlah fasilitas yang terdampak bencana sekaligus memastikan proses penanganan dan pemulihan dapat segera dilakukan.

Dalam kunjungannya, Wapres menekankan agar pemulihan akses utama menjadi salah satu prioritas. Menurutnya, kondisi jalan dan jembatan sangat menentukan kelancaran mobilitas masyarakat, distribusi bantuan, serta keberlangsungan pelayanan pemerintahan.

"Prioritas sekarang adalah memastikan akses utama segera pulih. Kita harus memastikan jalur yang digunakan masyarakat aman, sehingga mobilitas warga, distribusi bantuan, dan pelayanan pemerintahan dapat kembali berjalan. Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas," Ujar Wapres.

Salah satu infrastruktur yang ditinjau Wapres adalah Jembatan Arosuka yang menjadi salah satu akses penghubung Kota Padang dengan Kabupaten Solok. Di lokasi tersebut, Wapres meminta kebutuhan penanganan sarana dan prasarana jembatan, termasuk ruas jalan di sekitarnya yang terdampak banjir, segera ditindaklanjuti.

"Akses utama berupa jalan dan jembatan harus dipulihkan secepat mungkin. Aspek keselamatan masyarakat yang melintas juga harus menjadi perhatian utama," tegasnya.

Dari infrastruktur penghubung antardaerah, Wapres kemudian meninjau fasilitas pemerintahan yang turut terdampak bencana, salah satunya Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Solok.

Di lokasi tersebut, Wapres meminta dilakukan pendataan secara menyeluruh terhadap fasilitas pemerintahan yang mengalami kerusakan. Pendataan diperlukan untuk menentukan penanganan sesuai tingkat kerusakan, mulai dari kebutuhan darurat hingga perbaikan permanen.

Banjir bandang yang menerjang Kabupaten Solok pada Senin malam (21/9/2026) dilaporkan turut merusak sedikitnya 12 bangunan perkantoran. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena sejumlah fasilitas pemerintahan memiliki peran langsung dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Untuk fasilitas pemerintahan yang terdampak, segera dilakukan pendataan. Tentukan mana yang membutuhkan penanganan darurat dan mana yang membutuhkan perbaikan permanen. Yang paling penting, pelayanan kepada masyarakat jangan sampai berhenti," Tambah Wapres.

Gibran juga menegaskan bahwa penanganan pascabencana tidak berhenti setelah banjir surut. Material yang terbawa arus, seperti lumpur, pasir, batu, kayu, hingga material longsoran, perlu segera dibersihkan agar akses masyarakat dapat kembali digunakan.

Menurutnya, pemulihan juga perlu mencakup berbagai fasilitas yang terdampak, mulai dari jalan dan jembatan, kawasan permukiman, lahan pertanian, masjid, fasilitas umum, hingga kantor pemerintahan.

Pemulihan tersebut harus dilakukan secara bertahap dan terkoordinasi agar aktivitas masyarakat, distribusi bantuan, serta pelayanan publik dapat kembali berjalan secara normal.

Sementara itu, dalam rapat koordinasi penanganan dampak banjir bandang di Posko Utama Bencana Kabupaten Solok, Bupati Solok Jon Firman Pandu menyampaikan sejumlah kebutuhan prioritas yang perlu segera ditindaklanjuti dalam tahap pemulihan.

Salah satu kebutuhan tersebut adalah pembangunan sabo dam sebagai bagian dari upaya mitigasi untuk menghadapi potensi bencana serupa ke depan. Selain itu, pemerintah daerah juga memprioritaskan perbaikan berbagai fasilitas yang terdampak bencana.

"Rencana pembangunan sabo dam ke depan menjadi hal yang penting. Selain itu, diperlukan perbaikan gedung kantor yang berkaitan dengan pelayanan publik, serta perbaikan sawah, rumah, dan masjid yang terdampak," ujar Bupati Solok Jon Firman Pandu.

Percepatan penanganan tersebut diharapkan dapat memulihkan akses dan layanan dasar masyarakat secara bertahap, sekaligus membantu warga kembali menjalankan aktivitas setelah bencana melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Solok.

Reporter : Adinda
Uploader : Adinda