Tanah Datar — RedaksiDaerah.com — Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Nagari Tanjung Sungayang tahun 2025 digelar di aula kantor nagari setempat, Selasa (16/9/2025). Agenda utama forum tahunan ini menyorot penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari tahun 2026 dan Dokumen Usulan Rencana Kerja Pemerintah (DURKP) tahun 2027.

Kegiatan strategis ini berlangsung di tengah kondisi efisiensi anggaran nasional yang kian ketat. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang pengendalian belanja daerah menjadi rujukan utama bagi pemerintah nagari dalam mengatur prioritas pembangunan. Dampaknya terasa nyata bagi daerah-daerah yang menjadi ujung tombak pelaksanaan pembangunan, termasuk Nagari Tanjung Sungayang.

Dalam sambutannya, Walinagari Tanjung Sungayang, Ridwan Amri, Amd, menegaskan bahwa efisiensi bukan alasan untuk menurunkan kualitas pembangunan. Ia menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam merumuskan program prioritas yang benar-benar menyentuh kebutuhan dasar warga. “Kita harus lebih cerdas memilah kegiatan, memastikan setiap rupiah memberi manfaat sebesar-besarnya,” ujarnya.

Senada dengan itu, Camat Sungayang Roza Melfita, S.STP, menilai Musrenbang bukan sekadar rutinitas, melainkan momentum menyelaraskan aspirasi masyarakat dengan arah kebijakan pemerintah daerah. Ia menekankan perlunya sinergi antara nagari, kecamatan, dan kabupaten agar setiap program memiliki kesinambungan. “Koordinasi lintas sektor sangat penting, agar rencana yang disepakati di sini benar-benar masuk dalam skala prioritas daerah,” tegasnya.

Sementara itu, Anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar, Adib Fhadil, S.S, dari Fraksi PKS Dapil IV, mendorong agar Musrenbang tidak hanya menjadi formalitas. Ia mengingatkan perlunya transparansi dan pengawalan politik dalam mengeksekusi program yang diusulkan. “Kami di legislatif siap mengawal aspirasi ini hingga ke tingkat pembahasan anggaran kabupaten,” kata Adib, menekankan komitmen DPRD terhadap kebutuhan masyarakat Tanjung Sungayang.

Musrenbang Nagari Tanjung Sungayang ini turut dihadiri oleh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Tanah Datar, termasuk Dinas PMDPPKB, Bappeda Litbang, serta perwakilan Forkopimca Kecamatan Sungayang. Selain itu, hadir pula unsur BPRN, Kerapatan Adat Nagari (KAN), dan tokoh masyarakat, yang memberikan warna dan masukan berharga bagi proses perencanaan.

Forum musyawarah ini menghasilkan sejumlah usulan strategis, mulai dari peningkatan infrastruktur jalan dan irigasi, penguatan sektor pertanian, hingga program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Seluruh usulan disepakati akan dibawa ke tingkat kecamatan dan kabupaten untuk diselaraskan dengan kebijakan pembangunan daerah yang lebih luas.

Dengan semangat efisiensi dan kolaborasi, Musrenbang Nagari Tanjung Sungayang 2025 menjadi bukti bahwa keterbatasan anggaran bukan penghalang bagi lahirnya gagasan pembangunan yang relevan dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Hasil musyawarah ini diharapkan menjadi pijakan kuat bagi pembangunan berkelanjutan menuju 2026 dan seterusnya.

---

Reporter: Fernando 

Editor: RD TE Sumbar