Karo |Sumut| - Lumpuhnya roda perekonomian dunia yang diakibatkan wabah Virus Corona (Covid-19), dampaknya sangat dirasakan bagi rakyat golongan ekonomi lemah.

Para sopir angkot, pedagang kecil, buruh tani sudah kesulitan mencari nafkah, belum ada solusi untuk itu semua, kini bertambah lagi ribuan bahkan jutaan karyawan dirumahkan akibat perusahaan tak mampu membayar gaji mereka.

Sungguh fenomena yang menyedihkan, tapi kita tidak bisa menyalahkan Pemerintah, karena bencana ini bukan hanya melanda Indonesia. Semua belahan Bumi mengalami hal yang sama, hanya saja kita berharap Pemerintah khususnya Pemerintah Daerah lebih bijak dalam mengelolah anggaran yang telah dikucurkan oleh Pemerintah Pusat.

Demikian diungkapkan M.Tarigan salah seorang Tokoh Agama Kabupaten Karo saat berbincang dengan media ini, Sabtu (11/04/20) di Jalan Veteran, Kabanjahe, Sumatera Utara.

Dia melanjutkan, kita melihat yang ada di Tanah Karo saat ini, penanganan (Covid-19) yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karo belumlah maksimal. Seperti kita ketahui, Gugus Tugas yang dibentuk masih kecolongan. Ini dibuktikan dengan adanya satu orang pasien positif Covid-19 di Berastagi. Baru diketahui setelah adanya pemberitahuan dari Gugus Tugas/Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.

Seharusnya Tim Gugus Tugas Tanah Karo berani menjemput bola, berapa pendatang yang masuk ke Tanah Karo, berapa ODP, mereka hanya berharap warga melapor sendiri, padahal ratusan TKI dan Mahasiswa yang pulang tidak terpantau oleh Gugus Tugas, Ya akibatnya kecolonganlah. Ini tentu membuat warga semakin kawatir dan ketakutan saja, ujar Tarigan.

Berbeda dengan Tarigan, Donal sebagai pedagang kecil yang selama ini keliling menjajahkan dagangannya dari kampung ke kampung mengeluhkan, sejak adanya himbauan dari Pemerintah tidak boleh keluar rumah akibat dari Covid-19 ini, barang dirumah kami sudah habis terjual, seperti TV, Majig com, bahkan sepeda anak saya sudah terjual untuk biaya makan sehari-hari. Sekarang tak ada lagi yang bisa kami jual, kami suami istri terpaksa menahan lapar, untuk mengirit biarlah anak-anak saja yang makan, katanya sedih.

Saat KabarDaerah.com bertanya, apakah tidak ada bantuan sembako dari Pemerintah?? Donal mengatakan, sampai sekarang ini belum ada, data kami (KK dan KTP) sudah diambil seminggu yang lalu. Katanya akan mendapat bantuan, tapi sampai saat ini belum ada realisasinya, tambahnya lagi.

Sementara itu seorang ibu rumah tangga bernama Eva juga menimpali, kami rakyat kecil ini heran melihat kinerja Pemerintah Karo, baik Eksekutif maupun Legeslatif seakan mandul, hanya mencari pencitraan saja. Kita lihat mereka hanya semprot sana sini, ramai-ramai di foto oleh wartawan, masuk berita kalau mereka peduli pada rakyat, padahal yang disemprot hanya jalanan, gak ada artinya sama kami itu semua Pak Bupati, ujar Eva.

Gitu juga dengan DPRD Karo, mereka cuma bilang, masih membahas anggaran lah, keburu mati massal warga Karo kalau begini ceritanya. Dalam situasi begini, hendaknya Pemerintah itu gerak cepat mengambil solusi menyelamatkan warganya.

Kami ini nanti bukan mati karna Covid-19, tapi mati kelaparan. Kalau semprot - semprot itu kasihkan saja kepihak Damkar, gak perlu ikut Bupati dan Wakil Bupati, Ketua DPRD dan Forkopimda semua. Kalian selaku pejabat cari solusi bagaimana supaya bisa memberikan bantuan makanan kepada kami rakyat kecil, pungkas Eva dengan kesal.

-Lia Hambali-