Tanah Datar, RedaksiDaerah.com — Pemerintahan Nagari Tanjung kembali diterpa badai kepercayaan publik setelah mencuatnya dugaan perselingkuhan yang menyeret salah seorang perangkatnya. Alih-alih mengambil langkah tegas untuk menjaga integritas lembaga, Pemerintah Nagari justru memantik kritik baru melalui penerbitan surat klarifikasi dan hak jawab yang dinilai salah alamat. Langkah ini memperkuat kesan bahwa kepemimpinan Nagari Tanjung sedang kehilangan kompas moral maupun administratif.

Kepala Bidang Pemerintahan dan Keuangan Desa (PKD) Dinas PMDPPKB Tanah Datar, Rifka Akbar, S.STP, saat ditemui di kantornya, Senin (10/11/2025), membenarkan bahwa pihaknya menerima surat tembusan dari Wali Nagari Tanjung. Surat tersebut merupakan laporan hasil klarifikasi internal terkait perangkat nagari yang diduga terlibat skandal perselingkuhan. Namun, substansi surat itu dinilai tidak menyentuh akar persoalan serta lebih menyoroti pemberitaan media daripada indikasi pelanggaran etik aparatur.

Keganjilan tersebut muncul karena surat klarifikasi ditandatangani langsung oleh Wali Nagari Tanjung, Ridwan Amri, A.Md. Alih-alih menuntaskan dugaan pelanggaran etik, surat itu justru mempertanyakan metode peliputan wartawan. Publik menilai langkah tersebut sebagai upaya membelokkan isu, bukan penyelesaian masalah yang tengah mencoreng wibawa Pemerintahan Nagari Tanjung.

Dinas PMDPPKB membenarkan bahwa perangkat yang diduga berselingkuh masih bekerja tanpa sanksi apa pun hingga saat ini. Minimnya tindakan korektif membuat masyarakat mempertanyakan apakah disiplin aparatur masih menjadi pedoman atau sekadar jargon.

Situasi makin keruh setelah narasumber yang keberatan identitasnya diungkap menyampaikan adanya dugaan hubungan keluarga antara perangkat berinisial LP dengan salah satu tenaga ahli di tingkat kabupaten. Dugaan “bekingan” pun mengemuka, menimbulkan keraguan terhadap independensi Pemerintah Nagari Tanjung dalam menegakkan aturan.

Narasumber tersebut juga menyebut adanya perangkat lain yang kabarnya mengundurkan diri setelah dituding menyebarkan informasi soal skandal tersebut. Bila benar, hal ini mengindikasikan terjadinya tekanan internal dan dugaan intimidasi, yang jelas dapat merusak iklim kerja serta berdampak pada kualitas pelayanan publik.

Ketua DPC KWRI Tanah Datar, Bonar Surya Winata, S.Sos, menilai langkah Wali Nagari Tanjung sebagai tindakan keliru dan tidak profesional.
“Media memberitakan dugaan perselingkuhan perangkat, tapi justru Wali Nagari yang sibuk membuat klarifikasi. Yang harus angkat suara itu perangkat yang bersangkutan, bukan pimpinannya,” tegas Bonar.
Ia juga mengecam isi surat klarifikasi yang menyinggung teknis kerja wartawan. “Surat itu cenderung mengarah pada intimidasi. Ini sudah di luar koridor etika. Wartawan bekerja dilindungi UU Pers. Jangan pernah coba-coba menekan media.”

Ketua DPC Aliansi Wartawan Indonesia (AWI) Kabupaten Tanah Datar, Farid Alkausar, juga menilai langkah Pemerintah Nagari Tanjung sebagai bentuk arogansi dan ketidakpahaman terhadap mekanisme pers.
“Kalau ingin hak jawab, perangkat yang diduga berselingkuh itu yang harus menyampaikan—notabene bukan Wali Nagari. Ketika pimpinan nagari turun tangan menyurati media, itu menunjukkan sistem kerja telah kacau,” ujar Farid.

Melihat rangkaian kejanggalan tersebut, DPC KWRI Tanah Datar mendesak Dinas PMDPPKB dan Bupati Tanah Datar untuk segera mengevaluasi kinerja Wali Nagari Tanjung. Persoalan ini dinilai telah bergeser dari isu moral individu menjadi krisis tata kelola yang berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan nagari.

Kini bola panas berada di tangan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar. Publik menanti langkah konkret, transparan, dan berani. Selama Wali Nagari Tanjung tidak menunjukkan sikap tegas dan bertanggung jawab, kepercayaan masyarakat diyakini terus merosot—dan surat klarifikasi apa pun tidak akan mampu menutup keretakan yang semakin melebar.

---

Reporter: Tim Liputan
Editor: RD TE Sumbar
Sumber: Liputan investigasi