Jakarta - RedaksiDaerah.com — Rilis data Badan Pusat Statistik (BPS) Februari 2025 kembali menampar wajah pembangunan di Sumatra. Meski pemerintah daerah dan pusat sibuk mengklaim keberhasilan program ekonomi, fakta di lapangan menunjukkan ratusan ribu orang di provinsi-provinsi di Pulau Sumatra masih berada dalam jeratan pengangguran. Jika angka ini dikalkulasikan dari Angkatan Kerja (AK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), jumlah pengangguran Sumatra tak hanya besar, tetapi juga memperlihatkan jurang kesenjangan yang kian dalam.

Provinsi dengan jumlah pengangguran terbesar ditempati Sumatera Utara yang diperkirakan menanggung 409.454 orang tanpa pekerjaan. Angka ini menjadi sinyal keras bahwa pertumbuhan ekonomi di provinsi padat penduduk tersebut tidak berbanding lurus dengan daya serap tenaga kerja. Infrastruktur dan industri yang terus digembar-gemborkan ternyata belum cukup mengurai masalah klasik pengangguran.

Di peringkat kedua, Lampung mencatat sekitar 206.995 orang penganggur. Ironisnya, Lampung dikenal sebagai salah satu lumbung pangan nasional, namun besarnya tenaga kerja di sektor informal justru memperlihatkan rentannya daya serap pekerjaan formal. Disusul Sumatera Selatan dengan 181.821 orang dan Sumatera Barat dengan 179.804 orang, dua provinsi yang sebenarnya punya potensi ekonomi energi dan pariwisata, tetapi masih gagal menyediakan lapangan kerja memadai.

Aceh menduduki posisi kelima dengan 148.830 orang pengangguran. Angka ini cukup kontras dengan kucuran dana otonomi khusus (Otsus) yang selama ini digadang-gadang mampu meningkatkan kesejahteraan. Kegagalan menyerap tenaga kerja memperlihatkan bahwa dana besar tidak otomatis menekan pengangguran jika manajemen pembangunan tidak tepat sasaran.

Provinsi dengan kekuatan industri seperti Riau pun tak lepas dari masalah. Dengan sekitar 132.664 orang pengangguran, provinsi kaya migas ini memperlihatkan ironi: kekayaan sumber daya tidak menjamin lapangan kerja merata. Hal serupa terlihat di Jambi dengan 84.224 orang, serta Kepulauan Riau (75.635 orang) yang notabene kawasan perdagangan internasional. Fakta ini mengungkap kelemahan mendasar: investasi besar tidak serta-merta menyerap tenaga kerja lokal.

Tiga provinsi dengan angka pengangguran relatif kecil di Sumatra adalah Bengkulu (37.002 orang), Bangka Belitung (33.202 orang), dan sebagian wilayah pesisir yang bergantung pada sektor tambang dan perkebunan. Namun, angka “kecil” ini tidak bisa dibaca sebagai prestasi, melainkan refleksi dari jumlah angkatan kerja yang memang lebih sedikit dibanding provinsi besar lain.

Kritiknya jelas: pembangunan ekonomi di Sumatra belum efektif menjawab kebutuhan dasar masyarakat, yakni pekerjaan. Data BPS ini bukan sekadar angka, tetapi potret nyata kegagalan pemerintah daerah dan pusat dalam memastikan hak atas pekerjaan layak. Selama pertumbuhan hanya dilihat dari sisi makro tanpa menyentuh sektor riil, ratusan ribu penganggur di Sumatra akan terus menjadi saksi hidup betapa timpangnya arah pembangunan bangsa.

----

Reporter: FS

Editor: RD TE Sumbar