Tanah Datar — RedaksiDaerah.com – Sidang paripurna DPRD Tanah Datar terkait pandangan umum fraksi-fraksi atas Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 berlangsung panas. Hampir semua fraksi menyampaikan kritik keras terhadap kebijakan Bupati, terutama soal tunda bayar, lemahnya serapan anggaran, hingga orientasi belanja modal yang dinilai tidak berpihak pada rakyat kecil.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi yang paling vokal. Mereka menyoroti persoalan tunda bayar kepada pihak ketiga yang hingga kini masih menggantung. Menurut mereka, belanja modal sebesar Rp1,071 triliun lebih hanya tampak gemuk di atas kertas, namun tidak memberi dampak nyata. “Kalau uang rakyat sebesar itu tidak jelas ke mana arahnya, jangan salahkan kalau muncul kecurigaan. Rakyat butuh bukti, bukan angka-angka manis,” tegas juru bicara PKS.

PKS juga mendesak agar kegiatan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) tingkat kecamatan dibiayai penuh oleh pemerintah daerah. Mereka mengingatkan, visi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah hanya akan jadi slogan jika pembinaan generasi muda lewat kegiatan keagamaan tidak mendapat perhatian serius.

Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) mengarahkan kritik pada infrastruktur dasar. Mereka menilai, masih banyak jalan nagari rusak parah dan jembatan kecil terbengkalai. “Ironis, belanja modal triliunan tapi jalan kampung masih jadi kubangan. Pemerintah harus berpijak ke bumi, bukan hanya berfikir proyek besar yang kadang tidak tepat sasaran,” sindir PAN.

Selain itu, PAN juga meminta agar pembangunan lebih menyentuh kebutuhan masyarakat pedesaan. Menurut mereka, akses jalan, air bersih, hingga fasilitas kesehatan dasar harus diprioritaskan dibanding proyek yang hanya menguntungkan segelintir pihak.

Fraksi NasDem tak kalah tajam. Mereka mengkritik lemahnya serapan anggaran pada beberapa OPD yang dianggap lamban bekerja. Menurut NasDem, perencanaan yang buruk membuat anggaran terpaksa direvisi hampir setiap tahun. “Kalau setiap tahun alasan klasiknya perencanaan, berarti memang pemerintah gagal membaca kebutuhan rakyat,” ucap perwakilan NasDem.

Mereka juga menyinggung soal program pembangunan yang tak konsisten. Banyak kegiatan yang diputuskan di awal tahun, namun kemudian hilang saat perubahan anggaran dilakukan. Hal itu dinilai menimbulkan ketidakpastian dan merugikan masyarakat.

Fraksi Partai Golkar menyoroti transparansi penggunaan anggaran, khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan. Mereka mempertanyakan efektivitas program beasiswa daerah yang dinilai tidak merata. “Jangan sampai ada kesan beasiswa hanya untuk ‘anak orang dekat’, sementara siswa berprestasi dari keluarga miskin terabaikan,” tegas Golkar.

Golkar juga mengingatkan agar alokasi kesehatan lebih tepat sasaran, terutama untuk pelayanan masyarakat di puskesmas dan rumah sakit daerah. Mereka menekankan, APBD tidak boleh hanya berhenti pada angka, tapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat.

Sementara Fraksi PPP menyoroti keberpihakan APBD pada sektor pertanian dan perikanan. Menurut mereka, sektor ini kerap hanya jadi jargon politik, padahal kontribusinya sangat vital bagi ekonomi Tanah Datar. “Petani kita berteriak soal pupuk, tapi APBD lebih banyak habis untuk kegiatan rapat-rapat seremonial. Ini kebijakan yang keliru,” serang PPP.

PPP juga menekankan, jika sektor pangan tidak diperkuat, maka kesejahteraan rakyat akan semakin tergerus. Mereka meminta pemerintah lebih serius mengalokasikan dana bagi subsidi pupuk, bibit, dan sarana pertanian.

Fraksi Demokrat memilih nada yang lebih diplomatis, namun tetap menekankan bahwa perubahan APBD harus berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Mereka meminta agar pemerintah tidak menghamburkan anggaran untuk proyek mercusuar yang minim manfaat. “Lebih baik kecil tapi nyata, daripada besar tapi tak berbekas,” ujar Demokrat.

Selain itu, Demokrat juga mendorong agar transparansi dan pengawasan diperketat. Mereka menilai, pengawasan lemah selama ini membuat anggaran rawan bocor dan sulit dipertanggungjawabkan.

Terakhir, Fraksi Gerindra menekan pemerintah soal ketegasan dalam pengelolaan utang daerah dan kewajiban tunda bayar. Menurut mereka, pola ini berbahaya jika terus dibiarkan. “Kalau pemerintah daerah seperti ini terus, lama-lama APBD hanya habis untuk bayar utang lama, bukan untuk program baru,” ujar Gerindra.

Suasana sidang makin panas ketika hampir semua fraksi kompak mengingatkan agar APBD 2025 jangan hanya jadi instrumen politis menjelang tahun-tahun politik. “Rakyat sudah muak melihat anggaran jadi bancakan. Sekali lagi, rakyat butuh bukti nyata, bukan janji manis,” tutup gabungan fraksi dengan suara lantang.

---

Reporter: Fernando 

Editor: RD TE Sumbar