Tanah Datar, RedaksiDaerah.com — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang menjadi instrumen strategis peningkatan gizi anak sekolah justru menghadapi sorotan serius di Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar. Sejumlah temuan lapangan mengindikasikan adanya persoalan tata kelola, distribusi, hingga pengawasan operasional di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Salimpaung.

Investigasi RedaksiDaerah.com menemukan adanya laporan keterlambatan distribusi makanan kepada siswa penerima manfaat. Dalam salah satu kasus yang dihimpun dari lapangan, makanan disebut baru tiba di sekolah sekitar pukul 15.00 WIB, jauh melewati waktu ideal konsumsi bagi peserta didik.

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pelaksanaan program. Sebab, tujuan utama MBG adalah memastikan peserta didik memperoleh asupan nutrisi pada saat aktivitas belajar berlangsung, bukan setelah jam sekolah berakhir.

Temuan keterlambatan distribusi itu diperkuat oleh pengakuan sejumlah pihak yang mengetahui operasional dapur. Bahkan, persoalan keterlambatan dan kualitas menu disebut menjadi salah satu sumber keluhan masyarakat yang telah disampaikan kepada pihak terkait.

Di tengah munculnya berbagai keluhan tersebut, proses investigasi media justru menemui hambatan. Saat melakukan pemantauan langsung ke lokasi dapur SPPG Salimpaung pada Selasa (16/6/2026), awak media tidak diperkenankan masuk ke area dapur untuk melihat langsung kondisi operasional.

Larangan tersebut disampaikan dengan alasan Kepala SPPG tidak berada di lokasi. Awak media juga diminta menunggu persetujuan dari pihak yayasan dan mitra pengelola sebelum dapat melakukan peliputan maupun wawancara.

Keesokan harinya, saat tim kembali mendatangi lokasi untuk meminta klarifikasi, sejumlah pejabat yang berwenang, termasuk Kepala SPPG dan unsur pengawas lapangan, kembali tidak berada di tempat. Situasi ini semakin memperkuat kesan minimnya keterbukaan informasi terhadap publik.

Fakta lain yang mengemuka adalah adanya pengakuan mengenai pergantian Kepala SPPG setelah muncul berbagai keluhan masyarakat. Kepala SPPG sebelumnya disebut telah ditarik dan diganti menyusul sejumlah persoalan yang berkembang selama operasional program berlangsung.

Namun yang menjadi perhatian lebih serius bukan hanya persoalan distribusi. Operasional dapur yang melayani lebih dari 3.000 siswa setiap hari ternyata masih berjalan meskipun kualitas limbah dari Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) belum pernah diuji secara laboratorium oleh instansi lingkungan hidup.

Pihak mitra pengelola mengakui bahwa Dinas Lingkungan Hidup memang telah melakukan peninjauan ke lokasi. Akan tetapi, hingga saat ini belum terdapat pengujian sampel limbah untuk memastikan apakah air buangan yang dihasilkan memenuhi baku mutu lingkungan.

Pengakuan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai aspek kepatuhan terhadap prinsip kehati-hatian lingkungan. Pasalnya, dapur berkapasitas ribuan porsi per hari berpotensi menghasilkan volume limbah domestik yang tidak sedikit.

Lebih jauh, alasan bahwa pengujian dapat dilakukan setelah operasional berjalan memunculkan kekhawatiran tersendiri. Sebab, apabila hasil uji nantinya menunjukkan adanya ketidaksesuaian standar, maka dampak terhadap lingkungan berpotensi sudah lebih dahulu terjadi sebelum tindakan perbaikan dilakukan.

Investigasi di lapangan juga menemukan adanya tumpukan material batu kerikil di area sekitar fasilitas dapur. Kondisi tersebut menimbulkan dugaan masih berlangsungnya aktivitas pembangunan atau penyempurnaan fasilitas ketika dapur telah beroperasi melayani ribuan penerima manfaat.

Selain itu, muncul pula pertanyaan mengenai rantai pengawasan program. Ketika distribusi terlambat, pengawasan pimpinan disebut melemah, sementara akses informasi kepada publik dibatasi, maka kontrol sosial terhadap penggunaan anggaran dan kualitas pelayanan menjadi semakin sulit dilakukan.

Hingga berita ini diterbitkan, RedaksiDaerah.com masih berupaya memperoleh keterangan resmi dari Badan Gizi Nasional (BGN), Dinas Lingkungan Hidup, serta pihak-pihak terkait lainnya. Publik berhak mengetahui apakah keterlambatan distribusi, belum diuji kualitas limbah, pergantian pimpinan, dan pembatasan akses informasi di SPPG Salimpaung merupakan persoalan administratif biasa atau justru cerminan lemahnya tata kelola program yang menyangkut hak ribuan siswa penerima manfaat.

Reporter: Fernando Stroom 

Editor: RD TE Sumbar 

Sumber: Liputan Investigasi