Tanah Datar, RedaksiDaerah.com — Gedung DPRD Kabupaten Tanah Datar kembali menjadi pusat perhatian pada Jumat, 7 November 2025. Dalam suasana sidang Paripurna Tingkat I Sesi III yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Nurhamdi Zahari Dt. I. M Nan Bapayuang Ameh, rapat resmi dibuka dengan agenda utama penyampaian tanggapan dan/atau jawaban Pemerintah Daerah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas Ranperda APBD Tahun Anggaran 2026.

Rapat paripurna tersebut dihadiri jajaran Forkopimda, Sekda, para kepala OPD, camat, wali nagari, serta akademisi dari UIN Mahmud Yunus Batusangkar. Dari 35 anggota DPRD, sebagian besar hadir, sehingga rapat dinyatakan kuorum sesuai ketentuan Pasal 130 ayat 1 huruf C Tatib DPRD Nomor 1 Tahun 2022. “Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna kami nyatakan terbuka untuk umum,” ujar Nurhamdi Zahari seraya mengetukkan palu sidang tiga kali.

Dalam pengantarnya, pimpinan dewan menegaskan bahwa agenda ini merupakan kelanjutan dari rapat paripurna pada Rabu, 5 November 2025, di mana delapan fraksi telah menyampaikan pandangan umumnya terhadap rancangan APBD 2026. Fraksi PPP, Ummat Golkar, Perjuangan Nurani Demokrat, Gerindra, NasDem, PKS, PAN, serta PKB (melalui penyampaian tertulis) memberikan pandangan dan kritik konstruktif terkait arah kebijakan fiskal daerah.

Isu-isu yang disoroti DPRD antara lain efektivitas belanja publik, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemerataan pembangunan, hingga penanganan infrastruktur pascabencana. Dewan menekankan agar penyusunan APBD tidak sekadar rutinitas administratif, melainkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan daerah.

Menanggapi hal itu, Bupati Tanah Datar yang diwakili oleh Wakil Bupati Ahmad Fadly, S.Spi, menyampaikan pidato resmi tanggapan pemerintah daerah. Dalam sambutannya, Ahmad Fadly menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi atas masukan yang disampaikan secara objektif dan konstruktif. “Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian, kritik, dan saran dari seluruh fraksi DPRD. Semua masukan tersebut akan menjadi bahan perbaikan dan penyempurnaan terhadap Ranperda APBD 2026,” ujarnya.

Ahmad Fadly menegaskan bahwa Pemkab Tanah Datar tetap berkomitmen menjunjung prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Ia juga menjelaskan bahwa fokus pembangunan tahun 2026 akan diarahkan pada penguatan ekonomi rakyat, peningkatan layanan publik, dan pembangunan infrastruktur strategis yang mendukung pertumbuhan daerah.

Dalam paparannya, Wakil Bupati juga menanggapi secara rinci beberapa isu strategis yang diangkat fraksi. Terkait PAD, Pemkab akan mengoptimalkan sumber pendapatan melalui inovasi pelayanan dan digitalisasi pajak daerah tanpa menambah beban masyarakat. Pemerintah juga menargetkan pertumbuhan ekonomi tahun 2026 sebesar 5,27 persen dengan prioritas pada sektor pertanian, pariwisata, dan penguatan UMKM.

Untuk bidang ketahanan pangan, Fadly mengungkapkan bahwa 12 nagari telah menyalurkan dana penyertaan modal bagi BUMNag dalam rangka memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat nagari. Sementara itu, pada sektor infrastruktur, pemerintah telah mengusulkan perbaikan 15 jembatan dan jalan rusak akibat galodo ke pemerintah pusat melalui BNPB, dengan 3 jembatan di antaranya sudah rampung diperbaiki.

Ia juga menyinggung soal komitmen penyelesaian kewajiban PT. IMP kepada kas daerah. “Pemerintah daerah sudah menagih dan memastikan bahwa hingga kini telah disetorkan dana sebesar Rp1,03 miliar ke kas daerah. Kami akan terus melakukan pengawasan agar penyetoran berikutnya berjalan sesuai komitmen,” tegas Fadly.

Menutup rapat, Wakil Ketua DPRD Nurhamdi Zahari menyampaikan bahwa pembahasan Ranperda APBD 2026 akan dilanjutkan pada tahap pembahasan antara Badan Anggaran DPRD dan TAPD mulai 11 hingga 25 November 2025, sebelum masuk ke Paripurna Tingkat II pada 27 November 2025 untuk pengambilan keputusan akhir. “Kita berharap hasil pembahasan ini menghasilkan APBD yang realistis, berpihak pada rakyat, dan mendukung visi pembangunan Tanah Datar,” ujarnya.

Dengan ketukan palu tiga kali, rapat paripurna resmi ditutup dalam suasana tertib dan kondusif. Agenda ini sekaligus menandai langkah penting menuju penyusunan APBD 2026 yang lebih akuntabel, berkeadilan, dan berorientasi pada kemajuan daerah.

---

Reporter: Fernando 

Editor: RD TE Sumbar