Tanah Datar – RedaksiDaerah.com — Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Tanah Datar menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam sidang paripurna DPRD pada Senin, 8 September 2025. Pandangan ini lahir setelah mendengarkan, membaca, serta mencermati nota penjelasan Bupati/Wakil Bupati, serta memperhatikan masukan dari berbagai pihak.

Dalam pernyataannya, Fraksi PKB memberikan perhatian serius terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Optimalisasi PAD, menurut mereka, harus dilakukan secara berkesinambungan dengan pengelolaan yang efektif, efisien, dan transparan. PKB juga menekankan pentingnya pengawasan yang ketat agar potensi PAD dapat tergali maksimal serta dimanfaatkan tepat sasaran demi mendukung pembangunan yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Selain itu, Fraksi PKB mendorong pemerataan pembangunan sarana pendidikan keagamaan, akses jalan, air bersih, dan fasilitas publik di seluruh nagari. Menurut mereka, pemerataan infrastruktur dasar ini akan memperkuat kualitas hidup masyarakat dan meningkatkan keadilan pembangunan antarwilayah. PKB juga menegaskan komitmennya mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang prima.

Perhatian khusus juga diberikan pada aspek keselamatan lalu lintas. PKB meminta Pemerintah Kabupaten Tanah Datar untuk merekomendasikan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pembangunan pagar pengaman jalan pada titik-titik rawan kecelakaan, khususnya di kawasan Kubu Kerambil – Batusangkar. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah kecelakaan dan memberikan perlindungan bagi pengguna jalan.

Di sektor pendidikan, Fraksi PKB menekankan pentingnya penguatan anggaran, terutama melalui alokasi dana BOS daerah yang memadai. Dana ini diharapkan mampu meningkatkan mutu pendidikan, pemerataan sarana dan prasarana, serta mendukung kualitas tenaga pendidik di Tanah Datar. Hal ini dipandang sebagai investasi jangka panjang dalam meningkatkan daya saing generasi muda.

Terkait infrastruktur, Fraksi PKB menyoroti pentingnya percepatan perbaikan jalan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten. Jalan yang memadai diyakini akan memperlancar konektivitas antarwilayah, mendorong aktivitas ekonomi masyarakat, dan meningkatkan daya saing daerah. Dukungan anggaran juga diminta untuk difokuskan pada program unggulan (Progul), terutama sektor pertanian dan pariwisata yang menjadi tulang punggung ekonomi Tanah Datar.

Fraksi PKB juga menyinggung kebijakan proporsi 30 persen pegawai daerah pada tahun 2027. Mereka meminta pemerintah daerah menyiapkan langkah strategis sejak dini agar target tersebut tercapai realistis tanpa menimbulkan gejolak birokrasi maupun penurunan kualitas pelayanan publik. Di sisi lain, PKB mendorong langkah antisipatif menghadapi musim kemarau dan ancaman gagal panen dengan memperkuat irigasi, pompanisasi, dan sistem peringatan dini.

Mengakhiri pandangannya, Fraksi PKB menyampaikan apresiasi atas kerja keras pemerintah daerah dalam menyusun Ranperda Perubahan APBD 2025. Menurut mereka, dokumen ini mencerminkan respons terhadap kebutuhan masyarakat sekaligus arah kebijakan pembangunan berkelanjutan. PKB berharap sinergi antara legislatif dan eksekutif dapat terus terjaga demi mewujudkan Tanah Datar yang maju, berdaya saing, dan sejahtera.

---

Reporter: Fernando 

Editor: RD TE Sumbar