PATI - RDG | Kasus yang terjadi di Kabupaten Pati menjadi “Pati Movement”, sebuah lembar pelajaran berharga bagi pejabat dan penguasa di seluruh Indonesia yang masih memiliki hati nurani. Demikian disampaikan William Nursal Devarco, Founder Jaringan Publik Indonesia Sadar Pajak (JPI Saja) sekaligus penggerak Gerakan Moral Pajak (GEMPA) Indonesia. Pria itu akrab dan biasa disapa Pax Alle.

Ia menilai, karakter pejabat seperti Bupati Pati, Sudewo, yang memaksakan kebijakan dan menggertak rakyat, bukanlah kasus tunggal. “Pejabat seperti dia banyak, dan mungkin ada di daerah kita masing-masing,” tegasnya.

Menurut Pax Alle, pejabat arogan biasanya yakin rakyat akan takut dan patuh ketika digertak, karena dibisikkan para ajudan dan penjilat setia bahwa rakyat dianggap bodoh dan mudah dibodohi. Mereka pun merasa hukum dan aparat pasti membela karena statusnya sebagai pemegang anggaran.

Padahal, tegasnya, sumber anggaran negara dan daerah (APBN/APBD) berasal dari pajak yang dibayar rakyat, bukan dari kantong pribadi pejabat. “Pajak berasal dari rakyat, baik individu maupun lembaga. Jadi rakyatlah yang menopang negara dan daerah,” ujarnya.

Pax Alle menyoroti bahwa kebijakan yang memaksa rakyat membayar pajak di tengah kondisi ekonomi sulit adalah bentuk aturan yang tidak logis. Menurutnya, keputusan pemerintah seharusnya dibuat berdasarkan keadilan, keadaan, dan ekosistem berbangsa-bernegara, bukan keserakahan atau kepentingan sesaat.

“Jika rakyat hidup sejahtera, mendapat gaji atau keuntungan layak, mereka akan membayar pajak dengan kesadaran. Tapi kalau usaha bangkrut, gaji rendah, dan pekerjaan sulit, lalu dipaksa bayar pajak, itu kebijakan yang tidak manusiawi,” katanya.

Terkait perlawanan rakyat Pati terhadap kebijakan daerah, ia menyebut hal itu wajar. “Rakyat berhak marah jika kebijakan lahir dari arogansi. Kepala daerah seharusnya berjiwa negarawan, berani mengakui kesalahan, memperbaiki, atau mundur jika amanah dicabut rakyat,” pungkasnya.

---

Reporter: Nur Ha
Editor: TE RDG
Uploader: Nur Ha