Tanah Datar, RedaksiDaerah.com — Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari (Musrenbang) Tigo Jangko, Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar, Senin (21/9/2026), tidak sekadar menjadi forum menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari 2027 dan Daftar Usulan RKP (DU-RKP) 2028. Forum di Aula Kantor Wali Nagari Tigo Jangko itu juga membuka persoalan klasik yang masih membayangi proses perencanaan pembangunan: sejauh mana aspirasi nagari benar-benar didengar oleh pemerintah di atasnya.

Wali Nagari Tigo Jangko, Mustafa Kamal, S.Pd.I, dalam sambutannya secara terbuka menyoroti minimnya kehadiran organisasi perangkat daerah (OPD) yang telah diundang untuk mengikuti Musrenbang. Menurutnya, Pemerintah Nagari Tigo Jangko sebelumnya telah mengirimkan undangan kepada sekitar 10 OPD terkait, namun tidak seluruhnya hadir dalam forum yang menjadi bagian penting dari tahapan perencanaan pembangunan tersebut.

Kondisi itu, kata Mustafa, bukan hanya persoalan administratif kehadiran. Bagi pemerintah nagari, kehadiran OPD diperlukan agar gagasan yang telah dihimpun dari masyarakat sejak tingkat jorong dapat langsung diserap, diklarifikasi dan dipertimbangkan oleh perangkat daerah yang memiliki kewenangan sesuai sektor masing-masing.

“Pesan kami Pemerintahan Nagari Tigo Jangko disampaikan kepada Bapak Bupati Tanah Datar. Supaya nantinya setiap nagari yang akan melaksanakan Musrenbang Nagari, tolong suruh anggotanya datang ke bawah untuk menyerap aspirasi,” ujar Mustafa dalam sambutannya.

Sorotan tersebut menjadi salah satu catatan penting dalam Musrenbang. Sebab, proses penyusunan RKP Nagari bukan lahir dalam satu hari. Mustafa menjelaskan, usulan pembangunan telah digali melalui rangkaian pembahasan mulai dari masyarakat di tingkat jorong, kemudian dihimpun dan dibawa ke tingkat musyawarah nagari hingga akhirnya dibahas dalam forum Musrenbang.

Dengan demikian, absennya sebagian OPD bukan sekadar persoalan jumlah kursi yang kosong dalam sebuah acara. Di balik setiap usulan terdapat proses panjang yang melibatkan masyarakat, perangkat nagari, BPRN, Kerapatan Adat Nagari, tokoh masyarakat serta berbagai unsur lainnya. Ketika usulan itu tidak langsung bertemu dengan pemangku kepentingan teknisnya, rantai komunikasi perencanaan berpotensi menjadi lebih panjang.

Di tengah kritik tersebut, Pemerintah Nagari Tigo Jangko juga membuka kondisi keuangan nagari sebagai bagian dari realitas yang harus diperhitungkan dalam menyusun agenda pembangunan. Berdasarkan data Alokasi dan Realisasi per Sumber Dana APB Nagari Tigo Jangko Tahun Anggaran 2026, total alokasi mencapai Rp1,799 miliar, sedangkan realisasi pelaksanaan tercatat Rp1,054 miliar atau 58,56 persen.

Dari angka tersebut, sumber dana Alokasi Dana Desa (ADD) memiliki alokasi Rp1,115 miliar dengan realisasi Rp695,36 juta atau 62,35 persen. Dana Desa (DDS) dialokasikan Rp509,44 juta dan terealisasi Rp341,86 juta atau 67,11 persen. Sementara itu, Pendapatan Bagi Hasil (PBH) sebesar Rp143,57 juta dan BKBK Rp4,83 juta dalam tabel tersebut tercatat belum terealisasi.

Secara keseluruhan masih terdapat sisa anggaran Rp745,88 juta berdasarkan data yang dipaparkan dalam forum. Angka tersebut tidak serta-merta dapat dibaca sebagai dana yang bebas digunakan, karena realisasi anggaran sangat bergantung pada sumber dana, tahapan kegiatan, ketentuan penggunaannya, serta jadwal pelaksanaan masing-masing program. Namun, data itu menunjukkan bahwa ruang fiskal nagari tetap membutuhkan pengelolaan dan perencanaan yang cermat.

Camat Lintau Buo, Luthfi, S.Pd, menyebut Musrenbang merupakan tahapan penting yang dibangun melalui proses berjenjang, mulai dari musyawarah nagari, penyusunan oleh tim, verifikasi hingga pembahasan dalam Musrenbang. Menurutnya, proses tersebut membutuhkan kerja bersama antara pemerintah nagari, BPRN, Kerapatan Adat, tokoh masyarakat dan unsur masyarakat lainnya.

Luthfi juga mengakui bahwa penyusunan program pembangunan kini menghadapi situasi fiskal yang lebih ketat. Ia menyinggung adanya efisiensi anggaran yang berpengaruh terhadap kemampuan pemerintah dalam merealisasikan seluruh rencana yang telah disusun. Karena itu, menurutnya, tidak seluruh usulan yang telah masuk dalam perencanaan otomatis dapat dilaksanakan sekaligus.

“Jangan kita beranggapan sesuatu dengan hal-hal yang telah tersusun bagi kita bersama belum bisa terealisasi. Salah satunya itu yang kita sebutkan tadi: efisiensi,” kata Luthfi dalam sambutannya.

Situasi tersebut membuat Pemerintah Nagari Tigo Jangko dituntut tidak hanya menyusun daftar kebutuhan, tetapi juga memperkuat strategi pengusulan program kepada pemerintah kabupaten maupun pemerintah pusat. Luthfi mendorong agar pemerintah nagari terus melakukan komunikasi dan pengawalan terhadap usulan yang dinilai prioritas, termasuk mencari peluang pembiayaan melalui sumber anggaran pemerintah lainnya.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi karena arah kebijakan pembangunan saat ini tidak hanya berbicara mengenai pembangunan fisik. Ketahanan pangan, penguatan kelembagaan ekonomi nagari, termasuk pengembangan BUMNag dan program yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat, menjadi bagian yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RKP.

Musrenbang Nagari Tigo Jangko akhirnya memperlihatkan dua wajah perencanaan pembangunan sekaligus: aspirasi masyarakat yang terus tumbuh di tingkat bawah dan kapasitas anggaran yang memiliki batas. Di antara keduanya, kualitas perencanaan tidak hanya ditentukan oleh seberapa banyak usulan yang masuk, tetapi juga seberapa kuat usulan tersebut dikawal hingga memperoleh ruang dalam kebijakan dan anggaran.

Forum tersebut dihadiri Baperlitbang Kabupaten Tanah Datar, Camat Lintau Buo, Bhabinkamtibmas Polsek Lintau Buo, KAN, BPRN, kepala UPT, Bundo Kanduang, niniak mamak, perangkat nagari serta tokoh masyarakat Nagari Tigo Jangko. Kehadiran berbagai unsur tersebut menjadi modal penting untuk memastikan hasil Musrenbang tidak berhenti sebagai daftar usulan, melainkan menjadi pijakan dalam mengawal pembangunan Nagari Tigo Jangko pada 2027 dan daftar usulan untuk 2028.

----------------------------

Reporter: Fernando Stroom 

Editor: RD TE Sumbar 

Sumber: Liputan