Jakarta, RedaksiDaerah.com — Di tengah dinamika politik lokal yang kerap bergerak cepat, Ketua DPRD Kabupaten Tanah Datar Anton Yondra, SE, MM, memilih mengambil jeda melalui jalur akademik. Ia mengikuti ujian proposal Program Doktor Manajemen di Universitas Mercu Buana, Jakarta, dengan membawa pertanyaan mendasar tentang efektivitas kebijakan daerah dan peran DPRD di dalamnya.

Ujian proposal yang dijadwalkan pada Rabu, 17 Desember 2025, menjadi tahap awal penelitian doktoralnya. Bagi Anton Yondra, proses ini tidak semata soal capaian akademik. “Saya ingin menempatkan pengalaman saya di DPRD dalam kerangka ilmiah, supaya bisa dilihat secara lebih jernih, tidak hanya lewat kacamata politik,” tulisnya kepada wartawan melalui pesan WhatsApp.

Sebagai pimpinan DPRD, Anton Yondra berada pada posisi strategis dalam menentukan arah kebijakan daerah. Ia memimpin lembaga yang terlibat langsung dalam pembentukan peraturan daerah, penganggaran, dan pengawasan kinerja pemerintah daerah. Namun, dalam praktiknya, relasi antara perencanaan dan pelaksanaan kebijakan kerap tidak berjalan lurus.

“Sering kali kebijakan sudah disepakati dengan niat baik, tetapi di lapangan hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Di situ saya melihat ada persoalan pada proses, bukan semata pada regulasinya,” kata Anton Yondra. Menurut dia, persoalan tersebut jarang dibedah secara sistematis dalam praktik politik sehari-hari.

Dalam proposal disertasinya, Anton Yondra meneliti hubungan antara komitmen strategis, kecerdasan kolaboratif, konsensus politik, dan kompetensi kelembagaan DPRD terhadap efektivitas implementasi kebijakan daerah. Ia menegaskan bahwa riset tersebut tidak dimaksudkan untuk menghakimi individu atau lembaga. “Ini bukan soal mencari siapa yang salah, tetapi memahami bagaimana sistem bekerja,” ujarnya.

Konteks Kabupaten Tanah Datar memberi latar penting bagi kajian ini. Daerah dengan tradisi musyawarah yang kuat dan struktur sosial berbasis adat tersebut menghadapi tantangan dalam menyelaraskan aspirasi masyarakat, prioritas pembangunan, dan keterbatasan fiskal. DPRD berada di titik temu antara kepentingan publik dan kapasitas pemerintahan daerah.

“Di Tanah Datar, tuntutan masyarakat sangat tinggi, sementara kemampuan anggaran terbatas. Kalau tidak ada komitmen dan konsensus, kebijakan mudah tersendat di tengah jalan,” tulis Anton Yondra. Pengalaman lokal inilah yang kemudian mendorongnya memperluas kajian ke DPRD kabupaten lain di Sumatera Barat.

Universitas Mercu Buana menyiapkan tim penguji berlapis untuk menguji proposal tersebut. Dalam ruang akademik, jabatan publik tidak menjadi pertimbangan. Yang diuji adalah kerangka berpikir, ketepatan metodologi, dan konsistensi argumentasi.

Ada ironi yang halus dalam proses ini. Lembaga yang kerap dinilai melalui perdebatan politik kini dibaca ulang melalui data dan analisis. “Di politik, kita terbiasa beradu pendapat. Di akademik, kita dipaksa membuktikan,” kata Anton Yondra, membandingkan dua dunia yang ia jalani.

Menutup pesannya kepada wartawan, Anton Yondra menulis dengan nada personal, “Saya sadar penelitian ini tidak akan mengubah segalanya. Tapi kalau dari proses belajar ini saya bisa mengambil keputusan yang sedikit lebih jujur, lebih hati-hati, dan lebih berpihak pada kepentingan masyarakat Tanah Datar, itu sudah cukup berarti.”

----

Reporter: Fernando Stroom 

Editor: RD TE Sumbar 

Sumber: Liputan