Tanah Datar, RedaksiDaerah.com — Bencana hidrometeorologi yang melanda Kabupaten Tanah Datar sejak 24 November 2025 dan mencapai puncaknya pada 27 November 2025 meninggalkan jejak kerusakan luas. Sedikitnya 12 kecamatan dan 36 nagari terdampak langsung, menjadikan peristiwa ini sebagai salah satu bencana terbesar dalam beberapa tahun terakhir di wilayah tersebut.

Data resmi menunjukkan, jumlah pengungsi sempat memuncak hingga 7.988 jiwa. Tiga kecamatan terdampak paling parah yakni Batipuh, Batipuh Selatan, dan X Koto, dengan ribuan warga terpaksa meninggalkan rumah akibat banjir bandang dan longsor yang datang bertubi-tubi.

Kerusakan permukiman tercatat signifikan. Sebanyak 34 rumah hanyut terseret arus, 95 rumah rusak berat, 101 rumah rusak sedang, dan 217 rumah lainnya mengalami kerusakan ringan. Dampak ini memperlihatkan kuatnya daya rusak bencana yang dipicu intensitas hujan ekstrem dan kondisi geografis rawan.

Infrastruktur publik pun lumpuh. Sebanyak 16 jembatan dilaporkan putus, tiga jembatan rusak berat, dan satu jembatan rusak ringan. Akibatnya, tiga nagari di Kecamatan Batipuh Selatan sempat terisolasi total karena akses jalan terputus, menyulitkan distribusi bantuan dan evakuasi warga.

Di tengah situasi darurat tersebut, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menetapkan status tanggap darurat bencana. Langkah awal difokuskan pada penyelamatan warga dan pemenuhan kebutuhan dasar melalui pendirian dapur umum, posko pengungsian, serta penggalangan bantuan logistik.

Distribusi bantuan dilakukan dengan berbagai cara, termasuk menembus wilayah terisolasi melalui jalur alternatif seperti penyeberangan Danau Singkarak. Upaya ini dilakukan untuk memastikan logistik tetap menjangkau korban bencana meski akses darat terputus.

Pemkab Tanah Datar juga mengerahkan alat berat milik daerah untuk membuka akses dan membersihkan material banjir. Namun, derasnya banjir bandang bahkan menghanyutkan satu unit alat berat milik pemerintah daerah, memperlihatkan beratnya tantangan di lapangan.

Keterbatasan tersebut mendorong koordinasi lintas instansi. Bantuan alat berat mulai berdatangan dari Balai Wilayah Sungai Sumatera Barat, PT Hutama Karya Infrastruktur (HKI), serta sejumlah pihak swasta guna mempercepat penanganan darurat.

Fokus penanganan diarahkan pada pemulihan konektivitas antarwilayah. Jalan-jalan yang tertimbun lumpur dan material kayu dibuka kembali melalui kerja bersama TNI, Polri, pemerintah daerah, dan relawan.

Sektor pertanian turut mengalami dampak serius. Kerusakan tercatat pada 74 titik irigasi sekunder dan 17 titik irigasi tersier. Selain itu, lahan sawah seluas 480,64 hektare terdampak, mengancam keberlanjutan produksi pangan dan mata pencaharian petani.

Bencana ini juga menelan korban jiwa. Tiga orang dilaporkan meninggal dunia dalam rangkaian kejadian dan penanganan bencana, sementara lima lainnya mengalami luka-luka.

Memasuki perpanjangan masa tanggap darurat hingga 17 Desember 2025, Pemkab Tanah Datar mulai mempersiapkan pembangunan Hunian Sementara (Huntara) bagi warga yang kehilangan tempat tinggal dan masih bertahan di pengungsian.

Skala kerusakan, jumlah korban, serta tantangan lapangan menempatkan respons cepat dan koordinasi lintas sektor sebagai kunci utama. Namun, besarnya dampak bencana ini juga menjadi pengingat akan urgensi mitigasi dan penguatan infrastruktur di wilayah rawan bencana Tanah Datar.

---

Reporter: Fernando Stroom 

Editor: RD TE Sumbar 

Sumber: Liputan