Tanah Datar — RedaksiDaerah.com — Pertanyaan klasik yang selalu bikin penasaran publik akhirnya terjawab: berapa sih sebenarnya gaji anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar di tahun 2025 ini? Gosipnya puluhan juta, ada yang bilang sampai seratus juta. Tapi faktanya? Angka resminya jauh berbeda dari kabar miring yang selama ini beredar di warung kopi maupun grup WhatsApp.

Secara nasional, berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 62 Tahun 2017, anggota DPRD kabupaten/kota memang digaji cukup tinggi. Hitungan lengkapnya dari uang representasi, tunjangan jabatan, tunjangan komunikasi intensif, reses, perumahan, transportasi, hingga berbagai tunjangan kecil lain, bisa mencapai Rp41,7 juta sampai Rp42,26 juta per bulan. Data ini berlaku sampai awal 2025 dan sudah jadi patokan di banyak daerah.

Namun, cerita berbeda justru muncul di Kabupaten Tanah Datar. Alih-alih ikut “gemuk” seperti rekan-rekannya di daerah lain, para wakil rakyat di Luhak Nan Tuo justru menerima gaji yang jauh lebih ramping. Dari hasil penelusuran dokumen serta keterangan anggota DPRD, total pendapatan mereka hanya sekitar Rp23,8 juta per bulan untuk anggota biasa. Nominal ini jelas terpaut sangat jauh dari standar nasional.

Rinciannya pun cukup bikin mengernyitkan dahi. Anggota DPRD Tanah Datar hanya mendapat uang representasi Rp1,57 juta, tunjangan jabatan Rp2,28 juta, tunjangan transportasi Rp10,2 juta, plus beberapa tunjangan kecil lainnya. Jika ditotal, angka kotor per bulannya Rp23.886.696. Sangat berbeda dengan anggota DPRD kabupaten lain yang bisa menikmati tunjangan perumahan Rp12 juta dan komunikasi intensif Rp10,5 juta per bulan.

Lalu bagaimana dengan Ketua DPRD Tanah Datar? Jangan salah kira, ternyata penghasilannya juga tak fantastis. Dari data yang diperoleh, Ketua DPRD hanya mengantongi sekitar Rp11,7 juta per bulan. Angka ini bahkan lebih rendah dari anggota biasa, lantaran beberapa komponen tunjangan berbeda. Padahal secara posisi, Ketua DPRD dianggap punya beban tanggung jawab lebih besar.

Kondisi ini sontak jadi buah bibir masyarakat. Banyak yang heran, bagaimana mungkin gaji anggota dewan di Tanah Datar bisa lebih kecil dibandingkan daerah lain, sementara beban kerja dan tanggung jawab tetap sama? Publik pun mulai mempertanyakan apakah ada regulasi khusus yang membuat angka ini “merosot” dibandingkan standar nasional.

Fakta ini juga menepis anggapan liar bahwa wakil rakyat di Tanah Datar hidup mewah dengan gaji super besar. Justru realitanya, pendapatan mereka bisa dibilang “kalah pamor” dibanding DPRD kabupaten tetangga. Apalagi jika dibandingkan dengan kota besar, jurangnya makin lebar.

Kini, publik Tanah Datar tinggal menunggu sikap para anggota DPRD sendiri: apakah mereka akan menuntut penyesuaian agar setara dengan standar nasional, atau tetap bertahan dengan gaji yang ada. Satu hal yang jelas, angka ini sudah resmi terkuak dan publik berhak tahu. Jadi, tidak ada lagi ruang untuk spekulasi liar—spill gaji DPRD Tanah Datar 2025 sudah terbuka lebar!

---

Reporter: Fernando 

Editor: RD TE Sumbar