Tanah Datar, RedaksiDaerah.com — Di tengah sorotan publik nasional atas dugaan aliran dana Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tuah Sepakat yang menyeret nama anggota DPRD Tanah Datar, Partai Nasional Demokrat (NasDem) akhirnya angkat suara. Ketua DPD NasDem Tanah Datar, Richi Aprian, SH, MH, menegaskan partainya tidak akan memberi ruang kompromi bagi kader yang terbukti terlibat korupsi.

Pernyataan ini muncul menyusul pemberitaan tentang sikap Khairul Abdi, kader NasDem sekaligus anggota DPRD, yang dinilai berulang kali menghindar dari konfirmasi media di tengah mencuatnya dugaan aliran dana publik. Situasi tersebut memantik pertanyaan publik tentang komitmen etik partai terhadap transparansi dan akuntabilitas.

Richi menyatakan, sejak kelahirannya, NasDem menempatkan integritas sebagai fondasi utama perjuangan politik. Semangat restorasi—yang kerap digaungkan pimpinan pusat—menurutnya harus dibuktikan melalui keberanian partai membersihkan diri dari kader yang menyalahgunakan kekuasaan. Kamis, (29/1/2026).

“Partai NasDem tegas. Jika ada kader yang terbukti terlibat dugaan tindak pidana korupsi dan mencoreng nama partai, kami tidak akan mentolerir,” kata Richi dalam pernyataan resminya.

Ia menegaskan bahwa arahan Ketua Umum NasDem Surya Paloh, Ketua DPP Willy Aditya, hingga Ketua DPW NasDem Sumatera Barat Fadli Amran, secara konsisten menekankan keterbukaan dan integritas sebagai standar minimum kader partai—bukan sekadar slogan politik menjelang pemilu.

Namun demikian, Richi juga menekankan asas praduga tak bersalah. Ia menyebut, selama belum ada putusan hukum yang berkekuatan tetap, partai tetap menghormati proses hukum. Meski begitu, ia menegaskan satu hal: NasDem tidak akan menjadi “tameng politik” bagi kader bermasalah.

“Jika tuduhan itu benar, kami siap mengevaluasi dan mengambil langkah tegas. Sebaliknya, jika ini hanya fitnah, kami juga siap memperjuangkan pemulihan nama baik partai,” ujarnya.

Lebih jauh, Richi secara terbuka menyerahkan sepenuhnya pengusutan kasus dugaan aliran dana Perumda Tuah Sepakat kepada Aparat Penegak Hukum (APH). Ia meminta proses hukum dilakukan secara menyeluruh, objektif, dan tanpa pandang bulu, termasuk menelusuri kemungkinan keterlibatan aktor lain di luar satu nama.

“Kami titipkan kasus ini kepada APH untuk dibongkar sampai ke akar. Keputusan DPRD bukan ditentukan oleh satu orang, dan publik berhak tahu konstruksi peristiwa yang sebenarnya,” tegasnya.

Ia juga menyatakan keyakinannya terhadap profesionalisme Kejaksaan Negeri Tanah Datar yang saat ini menangani sejumlah perkara dugaan korupsi. Menurut Richi, integritas aparat penegak hukum menjadi kunci pemulihan kepercayaan publik.

Dalam penutup pernyataannya, Richi mengingatkan bahwa dampak korupsi tidak berhenti pada laporan keuangan atau konflik elite, melainkan langsung menyentuh hak-hak dasar masyarakat.

“Jangan sampai rakyat Tanah Datar kehilangan hak atas infrastruktur, layanan kesehatan, dan pendidikan yang layak hanya karena uang publik dikorupsi atau dikelola secara ugal-ugalan,” katanya.

Pernyataan keras DPD NasDem Tanah Datar ini menandai fase baru tekanan politik terhadap pengusutan dugaan korupsi Perumda Tuah Sepakat—sekaligus menjadi ujian nyata apakah jargon restorasi benar-benar dijalankan, atau berhenti sebatas retorika.

---

Reporter: Tim Redaksi 

Editor: RD TE Sumbar 

Sumber: Liputan