Tanah Datar — RedaksiDaerah.com — Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Nagari Sungai Patai, Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar, Selasa (16/9/2025) berlangsung hangat meski diwarnai catatan penting: minimnya kehadiran anggota DPRD setempat. Dari seluruh legislator yang mewakili daerah itu, hanya Adib Fhadil, S.S dari Fraksi PKS yang terlihat hadir di aula kantor nagari.

Kegiatan Musrenbang kali ini membahas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari untuk tahun 2026 serta Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah (DURKP) tahun 2027. Forum ini menjadi panggung aspirasi masyarakat untuk menyampaikan berbagai usulan pembangunan strategis. Namun, absennya sebagian besar anggota dewan menimbulkan pertanyaan besar di kalangan peserta musyawarah.

Walinagari Sungai Patai, Dedet Syukri, S.Pd, dalam sambutannya menegaskan bahwa Musrenbang bukan sekadar agenda tahunan, melainkan kesempatan penting untuk menyatukan visi pembangunan. “Kita berharap seluruh elemen, termasuk wakil rakyat, aktif berkontribusi demi kemajuan nagari. Aspirasi masyarakat hanya akan terwujud jika didengar dan diperjuangkan bersama,” ujarnya tegas.

Camat Sungayang, Roza Melfita, S.STP, saat ditemui awak media, juga menyoroti pentingnya peran DPRD dalam mengawal aspirasi masyarakat. “Hadirnya anggota dewan di Musrenbang seperti ini sangat krusial. Mereka adalah jembatan antara pemerintah nagari dan kebijakan anggaran di tingkat kabupaten,” katanya, sembari mengapresiasi kehadiran Adib Fhadil sebagai contoh komitmen politik yang nyata.

Saat diwawancarai, Adib Fhadil, S.S menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti hasil Musrenbang. “Saya hadir bukan sekadar formalitas. Ini bagian dari amanah yang harus dijalankan. Setiap aspirasi yang masuk hari ini akan saya perjuangkan di tingkat kabupaten, terutama terkait infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi masyarakat,” ujarnya mantap.

Musrenbang Nagari Sungai Patai dihadiri berbagai unsur, mulai dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Tanah Datar, Forkopimca Kecamatan Sungayang, Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN), Kerapatan Adat Nagari (KAN), hingga tokoh-tokoh masyarakat setempat. Kehadiran beragam elemen ini menunjukkan kuatnya dukungan masyarakat terhadap proses perencanaan pembangunan partisipatif.

Sejumlah usulan yang mengemuka antara lain perbaikan jaringan irigasi, peningkatan akses jalan pertanian, serta program penguatan UMKM. Warga berharap semua rekomendasi ini tidak hanya berhenti sebagai wacana, melainkan masuk ke prioritas anggaran tahun mendatang. “Kami ingin pemerintah kabupaten benar-benar mendengar,” ungkap salah seorang tokoh masyarakat yang enggan disebutkan namanya.

Minimnya kehadiran legislator lain memberi sinyal keras soal pentingnya konsistensi wakil rakyat dalam menjalankan fungsi representasi. Di tengah harapan besar masyarakat Sungai Patai, kehadiran Adib Fhadil menjadi bukti bahwa suara nagari tak boleh dibiarkan menggantung. Pertemuan ini sekaligus mengingatkan bahwa pembangunan daerah bukan sekadar janji, melainkan komitmen nyata yang perlu dihadirkan—setiap saat, bukan hanya menjelang pemilu.

---

Reporter: Fernando 

Editor: RD TE Sumbar