Jakarta, RedaksiDaerah.com — Ketua DPRD Kabupaten Tanah Datar, Anton Yondra, SE, MM, menjadi satu-satunya pimpinan DPRD dari luar Pulau Jawa yang mendapat undangan khusus untuk menghadiri Konsolidasi/Forum Group Discussion (FGD) Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Tahun 2026. Forum strategis tersebut digelar secara hybrid dengan agenda utama membahas optimalisasi peran intelijen penegakan hukum dalam mendukung pelaksanaan Asta Cita Presiden.

Kegiatan yang berlangsung Senin, 10 Agustus 2026, tersebut dipusatkan di Mercure Convention Center Ancol, Jakarta Utara. Forum itu mempertemukan sejumlah pemangku kepentingan untuk membahas posisi intelijen penegakan hukum sebagai salah satu supporting system dalam menjaga efektivitas pelaksanaan kebijakan strategis pemerintah.

Undangan terhadap Anton Yondra menjadi sorotan tersendiri karena kehadirannya disebut secara khusus sebagai satu-satunya Ketua DPRD yang berasal dari luar Pulau Jawa. Posisi tersebut sekaligus menempatkan Tanah Datar dalam ruang diskusi yang bersinggungan langsung dengan isu penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, serta agenda strategis nasional.

Tema yang diangkat bukan sekadar forum seremonial. “Optimalisasi Peran Intelijen Penegakan Hukum sebagai Supporting System dalam Pelaksanaan Asta Cita Presiden” menunjukkan adanya upaya memperkuat sinergi antara fungsi intelijen penegakan hukum dengan berbagai unsur pemerintahan dan pemangku kepentingan dalam mengawal agenda pembangunan nasional.

Bagi Kabupaten Tanah Datar, keterlibatan pimpinan legislatif dalam forum tersebut memiliki arti strategis. DPRD sebagai lembaga representasi masyarakat mempunyai fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk memastikan kebijakan publik, penggunaan anggaran, serta pembangunan daerah berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kehadiran Anton Yondra di forum tingkat nasional itu juga membuka ruang bagi daerah untuk membawa berbagai persoalan dan kepentingan masyarakat Tanah Datar ke dalam diskursus yang lebih luas. Terlebih, tantangan pemerintahan daerah saat ini tidak hanya menyangkut pembangunan fisik, tetapi juga transparansi, akuntabilitas, pencegahan penyimpangan dan penguatan kepercayaan publik.

Saat diwawancarai awak media ini, Anton Yondra menyampaikan pandangannya terkait keikutsertaannya dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, forum tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat komunikasi dan sinergi antara lembaga daerah dengan institusi penegakan hukum dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik.

Anton juga menambahkan bahwa pembahasan dalam kegiatan tersebut memiliki relevansi dengan kebutuhan pemerintah daerah, terutama dalam membangun sistem pemerintahan yang mampu mengantisipasi berbagai persoalan hukum sejak dini. Menurutnya, koordinasi dan pemahaman yang baik antarlembaga menjadi bagian penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Forum tersebut sekaligus menegaskan bahwa fungsi intelijen penegakan hukum tidak semata-mata dipandang dari sisi penindakan setelah persoalan terjadi. Penguatan fungsi intelijen juga berkaitan dengan kemampuan membaca potensi persoalan, memberikan informasi strategis, serta mendukung langkah pencegahan agar berbagai risiko hukum tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.

Di tengah tuntutan masyarakat terhadap pemerintahan yang bersih, keterlibatan unsur legislatif dalam forum semacam ini menjadi penting. Pengawasan publik terhadap pemerintah semakin kuat, sementara setiap kebijakan dan penggunaan anggaran dituntut dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka. Sinergi antarlembaga karenanya menjadi kebutuhan, bukan sekadar formalitas.

Kehadiran Ketua DPRD Tanah Datar sebagai peserta yang mendapat undangan khusus dari luar Pulau Jawa juga menjadi kesempatan bagi daerah untuk menunjukkan bahwa isu tata kelola pemerintahan dan penegakan hukum bukan hanya persoalan kota-kota besar. Daerah seperti Tanah Datar pun memiliki kepentingan yang sama dalam memastikan pembangunan berjalan bersih, transparan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Pada akhirnya, forum Konsolidasi/FGD Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Tahun 2026 diharapkan tidak berhenti sebagai pertemuan di ruang konferensi. Tantangan sebenarnya adalah bagaimana gagasan yang dibahas dapat diterjemahkan menjadi langkah konkret di daerah—memperkuat pencegahan, memperbaiki tata kelola, meningkatkan koordinasi, dan memastikan kepentingan masyarakat tetap menjadi orientasi utama penyelenggaraan pemerintahan.

Reporter: Fernando Stroom 

Editor: RD TE Sumbar 

Sumber: Liputan/ Rilis