Tanah Datar, RedaksiDaerah.com — Bupati Tanah Datar Eka Putra kembali melakukan langkah strategis dalam penyegaran birokrasi. Sebanyak delapan pejabat tinggi pratama (Eselon II) resmi dilantik pada Jumat (31/10/2025) di aula Kantor Bupati di Pagaruyung. Pelantikan ini menjadi bagian dari rotasi, mutasi, dan promosi jabatan yang diklaim telah melalui proses seleksi terbuka dan transparan.

Dalam sambutannya, Bupati Eka Putra menegaskan bahwa kebijakan ini tidak dilandasi oleh kepentingan pribadi atau politik. “Saya tegaskan, jabatan ini hasil seleksi terbuka, tidak ada mahar, tidak ada pertimbangan kedekatan, murni berdasarkan kompetensi dan hasil kerja tim seleksi,” ujarnya lantang, menepis spekulasi publik soal aroma "titipan jabatan" yang kerap menghantui setiap mutasi pejabat daerah.

Menurutnya, pergeseran posisi di tubuh pemerintahan daerah merupakan langkah yang wajar dan perlu untuk menjaga ritme kinerja birokrasi. “Banyak pejabat yang telah memasuki masa purna tugas, dan sebagian lagi perlu penyegaran. Kita ingin birokrasi yang segar, adaptif, dan siap bekerja keras melayani masyarakat,” kata Eka Putra.

Ia menambahkan, rotasi jabatan bukan sekadar formalitas, melainkan strategi untuk menghidupkan semangat kerja baru di lingkungan ASN. “Mutasi bukan berarti hukuman. Ini bagian dari upaya meningkatkan motivasi agar setiap pejabat bisa memberikan kinerja maksimal,” tegas Bupati, yang dikenal vokal dalam soal kedisiplinan birokratnya itu.

Lebih jauh, Eka Putra menantang para pejabat barunya untuk melahirkan inovasi di tengah kondisi efisiensi anggaran. Ia menekankan pentingnya kreativitas dalam mengelola program pembangunan. “Kondisi anggaran memang ketat, tapi bukan alasan untuk berhenti berinovasi. Jika dalam enam bulan tidak terlihat gebrakan nyata, maka akan ada evaluasi ulang,” ujarnya dengan nada serius yang memancing tepuk tangan hadirin.

Tidak hanya berbicara soal target kerja, Eka juga mengingatkan aspek keseimbangan antara tanggung jawab publik dan kehidupan pribadi. Ia meminta dukungan penuh dari keluarga para pejabat, khususnya para istri. “Kalau suami bekerja sampai larut, tolong dimaklumi. Ini bagian dari tanggung jawab besar yang sedang mereka emban,” ujarnya, menyinggung sisi kemanusiaan dari jabatan publik.

Khusus untuk jabatan Sekretaris DPRD (Sekwan), Bupati memberi pesan keras agar pejabat baru bekerja profesional tanpa keberpihakan. “Sekwan harus adil, tidak memihak siapapun, termasuk partai politik. Tugasnya menjaga harmonisasi dan kelancaran komunikasi antara eksekutif dan legislatif,” tegasnya, menandai pentingnya netralitas dalam posisi strategis itu.

Pelantikan tersebut turut disaksikan oleh Ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra, Wakil Bupati Ahmad Fadly, Sekda Abdurrahman Hadi, serta sejumlah pejabat tinggi daerah. Suasana aula terasa formal namun tegang — perpaduan antara euforia jabatan baru dan beban tanggung jawab yang berat di depan mata.

Delapan pejabat yang dilantik meliputi: Drs. Suhermen (Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM), Ir. Nofi Hendri, MT (Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan), Ten Feri, ST, M.Si (Asisten Perekonomian dan Pembangunan), Harfian Fikroi, S.Sos (Sekwan), Drs. Mukhlis (Kaban Kesbangpol), Drs. Herison (Kadis PMDPPKB), Yusnen, S.Ag, M.Si (Kadis Pangan dan Perikanan), dan Nusyirwan, SH, S.Sos, MT (Kadis Tenaga Kerja dan Perindustrian).

Langkah ini, bagi sebagian kalangan, dianggap sebagai “reshuffle mini” versi daerah, sinyal bahwa Eka Putra masih serius menata birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang bersih dan produktif. Namun, publik kini menunggu: apakah pejabat baru ini benar-benar mampu menjawab tantangan kinerja — atau sekadar menambah panjang daftar rotasi tanpa perubahan berarti.

----

Reporter: Fernando 

Editor: RD TE Sumbar